Perubahan Status Freeport tak Butuh Revisi UU Minerba

Annisa ayu artanti    •    Senin, 15 Jun 2015 17:28 WIB
freeport
Perubahan Status Freeport tak Butuh Revisi UU Minerba
Menteri ESDM Sudirman Said (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan perubahan status hubungan kerja PT Freeport Indonesia yang semula Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak membutuhkan revisi Undang-Undang Minerba.

"Pemahaman saya tidak perlu. Sengaja wacana ini dilempar ke publik untuk dapat masukan," ungkap Sudirman, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Ia menjelaskan, prinsip perubahan status ini terkait dua hal. Pertama, setiap investor akan direspon baik dan menciptakan iklim investasi yang kondisif. Kedua yaitu kepastian hukum.

"Prinsipnya dua hal, satu siapapun yang mau investasi direspons dengan baik. Tugas pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kedua, kepastian hukum harus ada dan tidak boleh jalan keluar yang melanggar hukum," jelas dia.

Ia tak memungkiri bahwa dirinya masih dilema kalau harus mengikuti aturan PP yang meneruskan Freeport dengan status KK. Pasalnya, sampai dengan saat ini produksi Freeport mengalami penurunan.

"Kalau kita biarkan hingga 2019 baru ambil keputusan produksi Freeport alami penurunan. Sekarang saja alami penurunan terus. Itu yang tidak ingin kita alami," ungkap dia.

Ia menegaskan, keputusan apapun yang nanti diberikan harus memenuhi dua hal itu yaitu hukum dan investasi. "Yang harus diyakini keputusan apapun nanti untuk memberi kepastian hukum dan investasi. Pemerintah tidak punya agenda apapun kecuali dua hal itu," pungkas dia.


(ABD)