Suara PDIP Pecah Soal Dana Aspirasi?

Surya Perkasa    •    Senin, 15 Jun 2015 19:38 WIB
dpr
Suara PDIP Pecah Soal Dana Aspirasi?
Ilustrasi--Antara/Nyoman Budhiana

Metrotvnews.com, Jakarta: Dana Aspirasi Rp20 miliar menghasilkan beragam pendapat dari anggota dewan. Bahkan suara PDIP sebagai partai pendukung pemerintah disinyalir ikut terpecah.

Beberapa anggota dewan dari PDIP telah menyatakan bahwa Dana Aspirasi layak untuk ditolak dan dipertimbangkan kembali karena rentan bermasalah. Namun ada juga yang mendukung dana aspirasi ini.

"Saya pribadi mendukung penuh dana aspirasi tersebut. Kalau ada yang menolak dari Fraksi PDIP, mereka adalah oknum," kata anggota Komisi IV DPR Sudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Anggota dewan dari Lampung ini menilai dana aspirasi yang diberi nama Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) ini dapat membantu pemerataan pembangunan. Karena dia mengakui, pembangunan seringkali tidak berjalan karena pilihan suka tidak suka (like and dislike) kepala daerah yang sedang memimpin.

"Misalnya, seorang kepala daerah tidak akan membangun infrastruktur di daerah tertentu karena tidak menang di daerah tersebut. Dengan adanya program ini, semua pembangunan merata. Program ini adalah untuk menghilangkan like and dislike dari kepala daerah," terang Sudin.

Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko tegas menolak gagasan alokasi dana aspirasi senilai Rp20 miliar per-anggota DPR. Menurutnya, wacana tersebut sudah tidak bisa diterima akal sehat.

Ada empat alasan mengapa dana aspirasi tak bisa diterima akal sehat yang dipaparkan Budiman. Salah satunya, anggaran yang ditujukan untuk pembangunan daerah pemilihan tidak memiliki alasan kuat.

"Sebab fungsi DPR yakni legislasi, pengawasan dan anggaran tidak perlu menjangkau sejauh itu, dimana anggota DPR menjadi semacam saluran anggaran yang selama ini ada (tunjangan reses dan sebagainya) belum dapat dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan," ujar Budiman.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat menilai dana aspirasi perlu dikaji ulang secara seksama. Dia beranggapan dana aspirasi sangat mungkin 'dipelintir' demi kepentingan anggota. Apalagi jika mekanisme tidak dengan baik disusun, dewan rentan terseret masuk bui.

Walau demikian, kata Henry, fraksi PDIP sendiri belum mengeluarkan sikap resmi terkait dana aspirasi ini. "Ini bukan sikap fraksi, tapi pandangan saya. Mungkin itu terlalu pagi (untuk menyatakan sikap)," kata dia.


(YDH)