Perlu Regulasi Agar Pemimpin Tak Ingkari Janji

Aulia I. Salam    •    Senin, 15 Jun 2015 19:54 WIB
mpr ads
Perlu Regulasi Agar Pemimpin Tak Ingkari Janji

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudah ada fatwa dari MUI bahwa berdosa besar pemimpin yang ingkari janjinya. Masalahnya hukuman dosa ditimpakan di akhirat, bagaimana dengan hukuman ketika si pengingkar janji itu masih hidup?

"Kalau ada regulasi, pasti dikenakan pasal sanksi terkait pasal melanggar sumpah jabatan, janji," ujar pimpinan Badan Kajian MPR Zainut Tauhid Saadi.

"Paling ringan dia tidak dipilih dalam lima tahun mendatang," imbuhnya dalam diskusi rutin di Perpustaan MPR, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Menurutnya pemimpin yang tidak menepati janji bisa dikategorikan tercela dan merendahklan martabat presiden. Hanya saja di sisi hukum, perlu penegasan ada apakah janji yang tidak ditepati itu melanggar UU atau sumpah jabatan.

"Itu menjadi parameter. Ini persoalan serius di seluruh strata, eksektif, lagislatif, yudiklatif, pusat dan daerah. Pejabat publik yang memegang amanat," lanjutnya.

Di dalam kesempatan yang salam Ketua Komisi Fatwa MUI KH Maruf Amin menegaskan dalam perspektif agama, janji pemimpin harus ditepati. Ketika calon pemimpin berjanji, maka setelah menjadi pemimpin wajib memenuhi janjinya. 

"Kalau tidak menepati janji maka dia berdosa," kata Maruf Amin jelasnya.

Kecuali, lanjut Maruf Amin, jika ada hambatan-hambatan yang ada di luar kemampuan manusia yang membuat janji itu tidak sempat diujudkan. Hanya saja dalam tataran pelaksanaan di dunia, perlu ada sanksi atas 'dosa' itu.

"Sekarang orang sudah tidak peduli dengan dosa. Karena itu harus ada aturan, ada regulasi untuk pemimpin ingkar janji," tegasnya.
 


(LHE)