Polisi Kantongi Nama Oknum PNS Pemalsu IMB

Kuntoro Tayubi    •    Senin, 15 Jun 2015 20:11 WIB
pemalsuan dokumen
Polisi Kantongi Nama Oknum PNS Pemalsu IMB
Eko Supriyanto menunjukkan dokumen IMB palsu yang diduga kuat dibuat oknum PNS. Foto: Metrotvnews.com/Kuntoro Tayubi

Metrotvnews.com, Brebes: Kasus pemalsuan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sempat beredar di Brebes, Jawa Tengah, sedikit-sedikit terkuak.

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Brebes mengaku telah mengantongi nama oknum pegawai negeri sipil yang diduga kuat terlibat dalam pembuatan dokumen bodong tersebut. Sebelumnya, polisi telah memanggil sejumlah saksi dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) setempat untuk dimintai keterangan.

“Hingga kini sudah ada alat bukti yang selanjutnya akan kami periksa di Laboratorium Forensik Polda Jateng,” kata Kasatreskrim, AKP Fadli, di kantornya, Senin (15/6/2015).

Selain dua orang saksi dari kantor KPPT Brebes, kepolisian akan memeriksa saksi-saksi lain yang terlibat untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, hingga kini polisi masih belum menetapkan seorang tersangka atas kasus tersebut.

Sementara itu, pihak Inspektorat telah membatalkan rencana pemeriksaan ke kantor KPPT Brebes. Karena, kasus tersebut saat ini tengah ditangani pihak kepolisian. 

“Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, Inspektorat akan mengikuti untuk melaporkan ke Bupati. Laporan polisi akan menjadi dasar pemberian sanksi administrasi kepegawaian,” kata Kepala Inspektorat Wisnu Broto.

Agar tak meresahkan, Kasi Pemrosesan KPPT Kabupaten Brebes, Eko Supriyanto, meminta warga untuk mengecek keaslian IMB melalui “sms gateway" terhitung mulai Selasa, 16 Juni, pukul 08.00 WIB. 

“Silakan mengecek keabsahan dokumen perizinan yang terbit pada 2013, 2014 dan 2015 dengan cara ketik: cek#nama pemohon#nomor izin. Kirim ke 0856 5662 5662 (server sms gateway KPPT Kabupaten Brebes),” ujarnya.

Terbongkarnya kasus pemalsuan IMB berawal saat ada warga yang akan mengajukan izin HO, SIUP, dan TDP, di KPPT Kabupaten Brebes. Syarat untuk pembuatan dokumen tersebut harus mengikusertakan fotokopi IMB. Namun, saat melampirkan fotokopi IMB, KPPT mencurigai ada yang memakai IBM palsu.



(UWA)