PM Australia Yakin Hubungan dengan Indonesia Kuat Meski Ada Penyuapan

Fajar Nugraha    •    Selasa, 16 Jun 2015 12:21 WIB
imigran gelap
PM Australia Yakin Hubungan dengan Indonesia Kuat Meski Ada Penyuapan
PM Australia Tony Abbott yakin hubungan dengan Indonesia kuat (Foto: AFP)

Metrotvnews.com, Canberra: Perdana Menteri Australia Tony Abbott meyakini hubungan dengan Indonesia tetap kuat, meskipun diwarnai isu penyuapan terhadap penyelundup manusia oleh pihak Australia.
 
PM Abbott menegaskan, pemerintahan tetap akan menghentikan kedatangan perahu yang berisi para pengungsi. Abbott pun mengklaim cara yang diambilnya saat ini sangat berhasil.
 
Operasi Kedaulatan Perbatasan atau Operation Sovereign Borders, diterapkan oleh Abbott untuk mengatasi pengungsi dan pencari suaka yang ingin datang ke Australia. Operasi ini sudah berlangsung sejak Abbott terpilih pada 2013 lalu.
 
Tetapi dengan kabar penyuapan terhadap kapten kapal berisi pengungsi, kebijakan yang diambil Abbott mendapatkan sorotan tajam. Petugas perbatasan Australia membayar enam kru kapal asal Indonesia, -termasuk kapten- untuk memulangkan 65 pengungsi kembali ke perairan Indonesia.
 
Kapal itu akhirnya terdampar ke Pulau Rote setelah gagal memasuki wilayah Australia. Pada akhirnya para penumpang asal Sri Lanka itu mengaku kepada polisi setempat mengaku bahwa ada petugas Australia yang membayar kapten dan kru kapal sebesar USD5.000 per orang.
 
Tuduhan ini menjadi sorotan baik di Indonesia maupun di Parlemen Australia sendiri. Partai Hijau dan Partai Buruh yang beroposisi melancarkan serangan di Parlemen Senin (15/6/2015), mendesak pemerintah untuk menjelaskan apa yang terjadi.
 
PM Abbott, Menlu Julie Bihsop, maupun Menteri Imigrasi Peter Dutton, senada dalam menolak untuk menjawab benar-tidaknya tuduhan tersebut.
 
"Yang menarik dari upaya menghentikan perahu-perahu tersebut adalah bahwa hal ini telah memperkuat hubungan dengan Indonesia," kata PM Abbott, seperti dikutip ABC Australia.
 
Namun baik PM Abbott maupun anggota kabinet lainnya, tetap menolak untuk membantah atau membenarkan tuduhan penyuapan tersebut.
 
PM Abbott mengatakan, "Posisi pemerintah yang tetap konsisten adalah tidak mengomentari rincian operasional di lapangan".
 
Meskipun tuduhan penyuapan ini baru mencuat beberapa waktu terakhir, namun menurut catatan ABC, pemerintahan terdahulu di Australia sebenarnya telah lama menjalankan taktik pengacauan.
 
Kepala badan intelijen ASIS, Nick Warner, di tahun 2012 menjelaskan peran lembaganya.
 
"ASIS juga berperan mengatasi aktivitas jaringan penyelundupan manusia yang mencoba menyelundupan manusia ke Australia," jelas Warner.
 
"ASIS berkontribusi dalam informasi dan keahliannya dalam banyak operasi yang sukses menghentikan operasi sindikat penyelundupan manusia," tambahnya.
 
Undang-Undang Intelijen memuat ketentuan bahwa agen-agen ASIS di lapangan tidak akan dituntut secara hukum jika melakukan pembayaran kepada penyelundup manusia sepanjang tindakan tersebut menjadi bagian dari kinerja agensi yang layak.



(FJR)