Ambil dari APBN, Dana PLTN Capai Rp1,6 Triliun

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 16 Jun 2015 15:10 WIB
nuklir
Ambil dari APBN, Dana PLTN Capai Rp1,6 Triliun
Area pembangkit nuklir di Rusia . Ilustrasi REUTERS/Yuri Maltsev

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Tenaga Nuklir (Batan) menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjalankan program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Keputusan ini terkait biaya besar yang dikeluarkan untuk membangun pembangkit ini.

"Nuklir itu butuh biaya yang sangat besar. Ini komitmen jangka panjang jadi harus ada jaminan dari pimpinan negara," ujar Kepala Batan Djarot Wisnubroto kepada wartawan, di Rumah Makan Raden Bahari, Jalan Buncit Raya, Jakarta, Selasa, (16/6/2015).

Dalam pertemuan ini, Djarot juga angkat bicara mengenai dana yang dikeluarkan. "Dana yang dikeluarkan mencapai Rp1,6 triliun. Dana ini mendapat bantuan dari APBN," ungkapnya.

Kepala Batan itu mengungkapkan tenaga nuklir dimanfaatkan karena kebutuhan energi yang mendesak. Nantinya kebutuhan listrik yang terpenuhi dengan harga yang cukup kompetitif.

Sebelumnya, kelompok antinuklir membeberkan jika rncana pemerintah membangun PLTN di Indonesia akan selalu menjadi perdebatan, baik oleh individu maupun kelompok masyarakat.

Mereka yang kontra menilai Indonesia belum layak memanfaatkan tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik. Hal yang dipersoalkan adalah PLTN dianggap sebagai pembangkit listik yang mahal dan berisiko tinggi karena Indonesia berada di wilayah ring of fire.

Selain itu, harus dilihat pula sumber daya manusia Indonesia dari aspek kompetensi dalam penguasaan teknologi, kedisiplinan, dan kemampuan dalam menangani kebencanaan. Meskipun demikian, Batan akan memberikan penjelasan mengenai berbagai macam hal yang dikhawatirkan kelompok antinuklir.


(AHL)