Pengelolaan BUMN Karut Marut, Revisi UU BUMN Harus Dikebut

   •    Selasa, 16 Jun 2015 15:31 WIB
bumnnasdem
Pengelolaan BUMN Karut Marut, Revisi UU BUMN Harus Dikebut
Pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada Rimawan Pradiptyo -- MI/Ardi T Risti

Metrotvnews.com, Jakarta: Usulan DPR untuk merevisi UU BUMN dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 mendapatkan sorotan dari berbagai pihak.

Menurut pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Rimawan Pradiptyo, persoalan BUMN lebih banyak disebabkan tata kelola yang buruk, akibat pemilihan direksi dan komisioner mengedepankan azas profesionalisme.

“Hal ini bisa dilihat dari maraknya wrong man at the wrong place. Misalnya Dirut Semen Indonesia yang menjadi Dirut Pertamina sekarang, lalu korelasi pengalamannya di mana? Konsekuensi logis dari penempatan direksi dan komisioner (BUMN) ini kental conflict of interest-nya, daripada pola profesionalismenya,” kata Rimawan dalam seminar yang digelar Fraksi NasDem DPR mengenai urgensi revisi UU nomor 19 Tahun 2003, Jumat (12/6/2015).

Rimawan menjelaskan, agar BUMN tak lagi hanya ‘jago kandang’, dan berparadigma lokal. Ia mendorong agar UU BUMN mampu menuntun BUMN bertransformasi sebagai perusahaan yang mampu bersainng di taraf internasional.

BUMN, tambah Rimawan, harus berani menargetkan ekspansi bisnis. Tak hanya Asia, tapi juga global.

Sebagai contoh, BUMN dan BUMD di AS dan Eropa memilliki kinerja mengesankan, seperti DHL, kantor pos, dan jasa pengiriman BUMN dari Jerman yang mampu mendunia. “Di Jerman, rata-rata BUMN di sana berbentuk Multinational Coorporation (MNC) yang memiliki jaringan di hampir seluruh dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Keuangan Universitas Indonesia (UI), Dian Pudji Simatupang, meminta DPR mempertegas pasal 3 dalam UU Nomor 19 Tahun 2003. Pasalnya, terdapat maksud dan tujuan pendirian BUMN dalam poin 2, yakni mengejar keuntungan.

Dian mengusulkan, agar hal tersebut dielaborasi menjadi memupuk keuntungan. Oleh karena itu, BUMN harus dapat konsisten dalam tujuan pendirian. Seperti likuidasi Merpati karena terus-menerus bangkrut.

“Negara memang bertanggung jawab dalam risiko fiskal untuk mensubsidi penyediaan barang jasa serta kegiatan usaha yang belum mampu dilaksanakan sector swasta. Makanya, aneh ketika Merpati dilikuidasi, karena untuk daerah-daerah tertentu, masyarakat sangat membutuhkan jasa maskapai tersebut,” paparnya.

Untuk itu, kedua pakar tersebut sepakat mendorong DPR memperjelas definisi cabang produksi usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang mesti dikuasai oleh negara. Karena dalam UU BUMN yang ada, belum ada indikator yang jelas mengenai sektor-sektor strategis tersebut. Selain itu juga mesti diperjelas bentuk badan usaha, antara Perum dan Persero, juga terkait jumlah kepemillikan saham negara.

Fraksi NasDem, melalui Sekretaris Fraksinya, Syarief Abdullah Alkadrie, sepakat dengan usulan yang disampaikan kedua pakar dari akademisi tersebut. Menurutnya, saat ini BUMN sebagai representasi negara yang alpa dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia selama ini.

Padahal, menurut Syarief, BUMN harus memegang prinsip dasar dari kandungan UUD 1945 pasal 33 bahwa seluruh kandungan Bumi dan air dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.


(NIN)

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

KPK Diam-diam Sudah Periksa Ajudan Novanto

2 days Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diam-diam sudah memeriksa ajudan Setya Novanto, AKP Reza Pah…

BERITA LAINNYA