Fraksi NasDem Dorong Revisi UU BUMN

   •    Selasa, 16 Jun 2015 16:01 WIB
bumnnasdem
Fraksi NasDem Dorong Revisi UU BUMN
Anggota Komisi VI dari Fraksi NasDem, Zulfan Lindan -- ANT/Irwansyah Putra

Metrotvnews.com, Jakarta: Fraksi NasDem mendorong lembaga DPR untuk segera menindaklanjuti usulan perubahan atau revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Baan Usaha Miliki Negara (BUMN). Anggota Komisi VI dari Fraksi NasDem, Zulfan Lindan, menyatakan revisi tersebut untuk menyelesaikan carut-marut dalam pengelolaan BUMN.

"BUMN adalah perusahaan negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 sebagai penjamin seluruh kekayaan alam di bumi Indonesia ini dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Negara harusnya menjadi pengatur, pengurus, pengelola, dan pengawas cabang-cabang produksi ini. Namun kita lihat kondisi saat ini, selain belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan merata, BUMN juga kerap merugi," ujar Zulfan di Gedung Nusantara DPR, Jumat (12/6/2015).

Menurut Zulfan, tata kelola BUMN pasca reformasi menghadapi banyak persoalan. BUMN kerap dianggap sebagai sapi perah serta aturan privatisasi dan wacana pembentukan induk perusahaan atau holding.

"Pengertian privatisasi misalnya, bertentangan dengan pengertian BUMN pada Pasal 1 ayat 2 UU BUMN. Batas kepemilikan saham negara paling sedikit 51 persen, maka akan menghapus status kepemilikan negara jika saham negara kurang itu. Juga belum ada pengaturan yang lebih rinci mengenai sektor-sektor usaha apa tidak boleh diprivatisasi," sebutnya.

Selain itu, Zulfan menjelaskan, UU BUMN yang lama tidak membahas syarat persetujuan DPR untuk melepas anak perusahaan. Padahal, menurutnya, anak perusahaan BUMN adalah aset negara.

Sementara, penggodokan revisi UU ini belum bergulir, juga santer wacana dari pemerintah hendak mendorong pembentukan super holding BUMN. Menurut Zulfan, hal ini tak perlu dilakukan dengan tergesa-gesa.

"Instruksi Presiden untuk membentuk holding secepatnya juga bukan berarti dalam satu atau dua bulan, lho. Toh, saat ini kita di Komisi VI pun berupaya menuntaskan UU baru ini secepatnya, agar jelas payung hukum. Jangan dulu diusulkan (pembentukan holding)," tambahnya.


(NIN)

KPK Periksa Chairuman Harahap untuk Tersangka Anang Sugiana

KPK Periksa Chairuman Harahap untuk Tersangka Anang Sugiana

1 hour Ago

KPK hingga saat ini terus mengusut terkait kasus korupsi pengadaan proyek KTP-el. Sejumlah…

BERITA LAINNYA