Suap Penyelundup Manusia, Panglima TNI Sebut Tindakan Australia tak Beretika

Rudy Polycarpus    •    Rabu, 17 Jun 2015 00:23 WIB
imigran gelap
Suap Penyelundup Manusia, Panglima TNI Sebut Tindakan Australia tak Beretika
Panglima TNI Jenderal Moeldoko Foto: MI/ Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Jakarta: Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko, menilai sikap Australia dengan melakukan penyuapan terhadap nakhoda dan ABK kapal untuk membawa kembali imigran gelap asal Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka sebagai tindakan yang tidak beretika. Namun, Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh mengenai hubungan Indonesia dan Australia.

''Itu konteksnya masih dalam konteks politik, tetapi dari sisi etika, itu tidak pas, perbuatan seperti itu,'' ujar Moeldoko di Mabes TNI, Selasa (16/6/2015).

Kendati begitu, terkait pengamanan di wilayah perbatasan perairan, Moeldoko mengakui, pihaknya masih mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala terbesar adalah minimnya Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dalam mencakup semua wilayah pantai Indonesia. 

Menurut Moeldoko, Indonesia memiliki 81 ribu kilometer panjang batas garis pantai. Namun, panjang garis pantai ini tidak didukung dengan jumlah kekuatan yang masih belum memadai. Selain itu, dukungan pemerintah terkait dana alutsista juga belum memadai.

''Sehingga ada beberapa sektor yang kadang-kadang kami kecolongan. Ini harus menjadi atensi bagi kita semuanya ke depan secara serius,'' cetusnya.

Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan, keterbatasan Alutsista ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan kapal yang dimiliki TNI. Tapi juga dengan kemampuan radar yang dimiliki TNI. ''Semua dalam konteks yang lebih luas. Kalau itu bagian dari kekurangan kami, maka akan selalu kami evaluasi,'' ujarnya. 

Terkait penyuapan itu pula, Moeldoko memasatikan, ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melayangkan nota protes kepada Australia.

Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir menyebutkan bahwa Pemerintah Australia kembali mendorong kapal yang berisi 65 pengungsi. Pihak pejabat Australia yang melakukan hal itu dikabarkan membayar kapten kapal dan kru yang membawa pengungsi itu dengan uang masing-masing sebesar USD5000.

Baik kapten dan kru kapal tersebut saat ini sudah ditahan oleh pihak berwenang Pulau Rote. Arrmanatha memastikan, pihak tertuduh mengakui apa yang ditanyakan kepada mereka. Namun saat ini proses penyelidikan masih terus berlanjut.

PM Australia Tony Abbott pun tidak membantah atau mengakui tentang pejabatnya yang membayar kapten kapal pengungsi untuk kembali ke perairan Indonesia.

Menurut Abbott, pemerintahnya akan berupaya keras untuk menghentikan kapal berisi para pengungsi dengan cara bersih atau kotor. Bagi Abbott apa yang dilakukan pejabatnya itu, merupakan cara kreatif.

Ketika ditanya mengenai ulah pejabatnya yang membayar kapten kapal itu, Abbott menegaskan dia tidak akan membicarakan masalah hipotesis. Baginya yang terpenting saat ini adalah menghentikan masuknya kapal pengungsi ke Australia. 


(REN)