Abdullah Kecam Ruki karena Ingin KPK Bisa Hentikan Kasus

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 17 Jun 2015 17:46 WIB
revisi uu kpk
Abdullah Kecam Ruki karena Ingin KPK Bisa Hentikan Kasus
Abdullah Hehamahua (kiri) dalam program Mata Najwa di studio Metro TV, Jakarta, Rabu (28/1). MI/Adam Dwi

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengecam penyataan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki. Dia tak setuju dengan rencana Ruki yang menginginkan KPK bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam revisi Undang-Undang KPK.

"Saya tidak setuju KPK bisa menerbitkan SP3. Sebab, itulah salah satu kekhususan KPK dibanding Kepolisian dan Kejaksaan," kata Abdullah dalam pesan singkat, Rabu (17/6/2015).

Abdullah takut ketika KPK bisa meng-SP3 kasus, penyidik tidak serius dalam bekerja. "Maksud UU melarang KPK menerbitkan SP3 agar KPK super hati-hati dalam menangani setiap perkara," tekan dia.

Ruki diketahui menyetujui revisi UU selama tidak melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Salah satu yang perlu dimasukan, kata dia, soal kewenangan mengeluarkan SP3. Menurut dia, hal ini mungkin dilakukan dengan perkuatan terhadap penasihat, sesuai konsep awal pembentukan KPK.

"Dalam konsep awal UU tentang KPK, pimpinan KPK tidak boleh menghentikan penyidikan. Dalam hal demi hukum terpaksa juga harus dihentikan, maka harus seizin penasihat KPK, tentu dengan prosedur khusus," kata Ruki.

Dalam revisi UU KPK, Ruki menerangkan, penasihat KPK punya wewenang besar. Penasihat bakal merangkap menjadi Komite Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas KPK hingga memberi nasihat dan saran bagi pimpinan.

"Juga memberi izin penghentian penyidikan kepada KPK, dan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK," jelas dia.


(TRK)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

12 minutes Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA