DPR Berkilah Tak Ingin Kurangi Kewenangan KPK

Astri Novaria    •    Rabu, 17 Jun 2015 18:05 WIB
revisi uu kpk
DPR Berkilah Tak Ingin Kurangi Kewenangan KPK
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan--Foto:MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan dikaitkan dengan hal-hal negatif, melainkan kepada hal-hal yang normatif. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.  

Ia mengatakan, UU yang sudah bertahun-tahun itu bisa disesuaikan dengan perkembangan melalui revisi. "Apabila ada perkembangan situasi dan kondisi di lapangan, mesti disesuaikan dan direvisi," ujar Taufik di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
 
Dia mengklaim, DPR dan Pemerintah sudah sepakat merevisi UU KPK. "Dalam hal itu tentunya setiap revisi jangan dikaitkan hal-hal khusus, tetapi sesuatu yang normatif. Jangan kemudian dipersepsikan DPR yang kurangi kewenangan KPK," tegas dia.  

Terkait kewenangan yang dimiliki KPK untuk melakukan penyadapan, menurutnya, memang perlu dipertimbangkan kembali. Ia berpendapat, penyadapan harus dilakukan ketika ada pendalaman dari kedua belah pihak. Meski begitu, sambung dia, masih terlalu dini untuk memutuskan menghilangkan kewenangan tersebut.

"Terlalu dini, katakan penyadapan akan dihilangkan. Tergantung prosesnya, semangat DPR, pemerintah dan stakeholder terhadap UU KPK. Kenapa ingin merevisi? karena dianggap sudah tidak sesuai dengan situasi terkini. Diambil ruhnya ke sana," jelasnya.

Lebih lanjut, kata dia, semua berpulang kepada pandangan masing-masing fraksi. Ia berharap seluruh fraksi bisa bersikap konsisten dalam mengambil keputusan dalam proses revisi UU KPK.

"Proses kaitan penyadapan, penindakan, dan pencegahan tergantung keputusan fraksi. Jangan ada kesepakatan internal setuju, tapi respon publik tidak bersahabat lalu balik badan," pungkasnya.


(MBM)