Indonesia Rentan Disadap Karena Bangun Pusat Data di Singapura

Githa Farahdina    •    Rabu, 17 Jun 2015 18:07 WIB
kabinet jokowi-jk
Indonesia Rentan Disadap Karena Bangun Pusat Data di Singapura
Ilustrasi -- MI/Immanuel Antonius

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri BUMN Rini Soemarno dilaporkan ke Bareskrim Polri karena menyetujui perjanjian antara PT Telkom Indonesia dengan Singtel untuk membangun pusat data di Jurong Singapura. Perjanjian ini dinilai sangat merugikan Indonesia.

"Ini menyangkut kedaulatan negara. Ketika kedaulatan negara diketahui warga asing, artinya kita rawan disadap. Jangan salahkan Amerika atau Australia atau siapa pun untuk penyadapan. Karena negara kita memberikan keleluasaan," kata Direktur Indonesian Club (IC) Gigih Guntoro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2015).

Dalam laporan hari ini, Gigih dan tim kuasa hukumnya menyerahkan tiga bukti. "Soal MoU kita serahkan, minggu depan kita akan serahkan beberapa dokumen menyangkut hubungan ini," tambahnya.

Gigih menjelaskan, tak hanya Rini yang dilaporkan dalam kasus ini. IC juga melaporkan Dirut PT Telkom Indonesia dan jajaran direksinya.

"Yang pertama (dilaporkan) Rini Soemarno. Kalau aspek siapa pelakunya yang pertama bertanggung jawab adalah Menteri BUMN, yang kedua adalah Dirut Telkom, yang ketiga Direksinya kan, itu yang kita laporkan," tambah Gigih.

Pembangunan pusat data yang baru pada tahap peletakan batu pertama ini diakui belum menyebabkan kerugian negara. Penyalahgunaan wewenanglah yang nantinya akan merugikan Indonesia karena segala rahasia negara terpusat di Singapura.

"Kami sudah jelaskan kepada tim pengaduan masyarakat. Kami sudah dapat buktinya (laporan), bukan LP, tapi bukti pelaporan," terangnya.

Pembangunan pusat data di Singapura dinilai akan sangat menguntungkan negara itu. Gigih bahkan menyebut Singapura akan diuntungkan secara ekonomi. Sebab, penguasa informasi adalah mereka yang akan menguasai ekonomi.


(SUR)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

19 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA