UU Harus Atur Hukuman Mati Bagi Pembunuh Anak

Arnoldus Dhae    •    Rabu, 17 Jun 2015 21:30 WIB
penemuan jenazah angeline
UU Harus Atur Hukuman Mati Bagi Pembunuh Anak
Kediaman Angeline. Foto: Antara/Fikri Yusuf

Metrotvnews.com, Denpasar: Kematian Engeline telah menyita perhatian luas masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Bocah delapan tahun yang mengalami kematian tragis itu telah dimakamkan di kampung halamannya, Selasa, 16 Juni.

Kini proses hukum untuk mengungkap pelaku dan aktor intelektual pembunuhan keji itu sedang bergulir di Polda Bali. Sementara itu penyidik kepolisian baru menetapkan tersangka tunggal pelaku pembunuhan tersebut, yakni Agustinus Tae. Beberapa orang yang diduga terlibat masih dalam pemeriksaan intensif Polda Bali.

Kematian Angeline telah mengundang empati publik. Suara-suara keprihatinan dilontarkan berbagai pihak. Aparat penegak hukum juga didesak untuk memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku.

Publik mengharapkan agar pelaku pembunuhan itu dihukum mati. Namun, harapan itu tampaknya sulit terwujud. Sebab, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) mengatur ancaman hukuman yang terlalu ringan bagi pelaku pedofilia, kekerasan seksual terhadap anak hingga pembunuhan. Mengacu UU tersebut, pelaku pembunuhan Engeline hanya mendapat hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Karena itu, berbagai pihak mendorong agar pemerintah pusat dan DPR RI merevisi UU PA tersebut agar para pelaku yang terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan Anak diganjar dengan hukuman mati.

Desakan untuk merevisi UU itu salah satunya disuarakan para advokat muda yang tergabung dalam Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bersatu.

Sekretaris Jendral HAMI Bersatu Bali Valerian Libert Wangge, SH mengatakan, kekerasan seksual hingga kematian keji yang dialami Engeline telah membuka kesadaran semua pihak bahwa pelaku tindak kejahatan itu harus dihukum mati.

"Kematian Engeline menjadi pintu masuk untuk merevisi UU PA agar pelakunya dihukum mati. Kami mendesak pemerintah dan DPR merevisi UU itu," tegas Faris, demikian pengacara muda ini disapa, saat ditemui di Denpasar, Rabu (17/6/2015).

Sebelumnya, pihak DPRD Bali juga menyampaikan hal serupa. Saat melayat jenazah Engeline di ruang Forensik RS Sanglah, Selasa (16/6) kemarin, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama menegaskan pihaknya akan menyampaikan ke pemerintah pusat untuk melakukan revisi UU PA itu.

Harapannya, selain memberikan hukuman berat terhadap pelaku, juga untuk memastikan adanya jaminan hukum perlindungan anak dari kekerasan seksual maupun pembunuhanan.


(UWA)