Kabareskrim: Sangat Mungkin Ada Tersangka Baru di Kasus Kondensat

Meilikhah    •    Kamis, 18 Jun 2015 11:16 WIB
korupsi migas
Kabareskrim: Sangat Mungkin Ada Tersangka Baru di Kasus Kondensat
Komjen Budi Waseso. Foto: M Agung Rajasa/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan bukan tak mungkin penyidik menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penjualan kondensat. Penyidik masih menelusuri keterlibatan pihak lain, selain tiga tersangka yang sudah ditetapkan.

"Sangat mungkin ada tersangka lain. Masih kita kembangkan," ujar Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2015).

Budi menjelaskan, penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menghitung kerugian negara. Dari hasil audit itulah penyidik bisa mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus yang menyeret SKK Migas dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) itu.

Sementara itu, penyidik di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dir Tipideksus) hari ini tengah memeriksa satu dari tiga tersangka kasus penjualan kondensat: Djoko Harsono. Bekas pejabat BP Migas (kini SKK Migas) itu diduga mengetahui dan dengan sadar menandatangani perjanjian kerjasama antara PT TPPI dan BP Migas yang menyalahi ketentuan.

Selain Djoko, tersangka lainnya adalah pemilik PT Trans Pacific Petrochimical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno dan bekas Kepala BP Migas Raden Priyono.

Dugaan kerugian negara sementara yang berhasil dihitung penyidik dari kasus tersebut sekira USD156 juta atau setara Rp2 trilliun. Jumlah itu kemudian akan dicocokkan dengan hasil audit dari BPK dan BPKP.

Kasus ini bermula saat SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat, Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.

Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara dan Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembetukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.

Penyidik menilai ada pelanggaran Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Tipikor dan atau Pasal 3 dan Pasal 6 UU 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25/2003.


(KRI)