JK: Kewenangan KPK Harus Ada Batasnya

Dheri Agriesta    •    Kamis, 18 Jun 2015 12:26 WIB
revisi uu kpk
JK: Kewenangan KPK Harus Ada Batasnya
Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres 17 Juni 2015.--Metrotvnews.com/Dheri Agriesta

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla tak setuju jika revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap mempreteli kewenangan lembaga antikorupsi itu. Ia menyebut, kewenangan sebuah lembaga harus memiliki batasan.

"Suatu kewenangan memang harus ada batasnya, tidak bisa ada kekuatan mutlak," kata JK di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 itu tak berarti mengurangi peranan lembaga antikorupsi itu dalam memberantas praktik tipikor di Indonesia. Revisi bisa saja memperbaiki aturan yang ada sebelumnya.

Pria asal Makassar itu menuturkan yang paling penting saat ini bagaimana mengukur tanggung jawab yang dijalankan KPK. "Kan bukan berarti KPK punya kekuasaan yang tidak ada batasannya, harus ada batasannya juga," tandas JK.

Revisi UU No. 30/2002 tentang KPK masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015. Ini merupakan hasil rapat antara Badan Legislasi DPR dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Yasonna menilai, RUU KPK perlu dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2015 lantaran aturan dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menitikberatkan pada kewenangan penyadapan milik KPK.

"Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Juni 2015.


(YDH)