Istana Bantah Berniat Revisi UU KPK

Desi Angriani    •    Kamis, 18 Jun 2015 15:05 WIB
revisi uu kpk
Istana Bantah Berniat Revisi UU KPK
Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno. Foto: MI/Widjajadi.

Metrotvnews.com, Jakarta: Istana memastikan Presiden Joko Widodo tidak pernah berniat untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Usulan tersebut murni berasal dari DPR.

"Jadi saya ingin tegaskan, Presiden menyatakan tidak ada niatan Presiden untuk melakukan revisi UU KPK," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/6/2015).

Hal serupa disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Menurut Andi, posisi Presiden dalam rapat terbatas program legislasi nasional tidak mengusulkan revisi UU KPK. Dari 37 RUU prolegnas, 10 yang diusulkan pemerintah sama sekali tidak menyinggung RUU KPK.

"Lalu karena keterbatasan waktu, diputuskan ada 4 yang akan diputuskan sebagai inisiatif pemerintah. Dan di dalamnya tidak ada RUU KPK," jelas Andi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam prolegnas prioritas 2015. Ini merupakan hasil rapat antara Badan Legislasi DPR dab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna menilai RUU KPK perlu dimasukan dalam prolegnas prioritas 2015 lantaran aturan dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menitikberatkan pada kewenangan penyadapan milik KPK.

"Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, 16 Juni.


(DOR)