Ruki Minta Revisi UU KPK Ditunda

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 18 Jun 2015 17:21 WIB
revisi uu kpk
Ruki Minta Revisi UU KPK Ditunda
Plt Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki (tengah) didampingi Wakil Ketua Zulkarnain (kiri) dan plt Wakil Ketua Indriyanto Senoadji. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPR menunda terlebih dahulu revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. KPK memandang masih ada lima UU yang masih perlu diamendemen sebelum merevisi UU KPK.

"Kami sarankan (revisi UU KPK) ditunda, menunggu sinkronsiasi dan harmonisasi UU selesai," kata Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ruki menegaskan, KPK setuju jika memang DPR ingin merevisi UU KPK selama revisi tidak ditujukan untuk melemahkan lembaga antikorupsi.

"Prinsipnya pimpinan KPK tidak setuju kalau bermaksud melemahkan KPK. Apapun isinya, kalau untuk melemahkan KPK kami tidak mau," tegas dia.


(DOR)