PSHK: Momentum Revisi UU KPK Tidak Tepat

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 18 Jun 2015 19:09 WIB
kpk
PSHK: Momentum Revisi UU KPK Tidak Tepat
Foto: MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengkritisi langkah DPR bersama pemerintah yang mewacanakan revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PSHK menilai momentum revisi tidak tepat.

"Dalam kondisi KPK saat ini yang sedang mendapatkan pelemahan. Menurut saya tidak tepat (UU KPK) direvisi," ujar peneliti PSHK Miko Susanto Ginting kepada Metrotvnews.com, Kamis (18/6/2015).

Ia menduga ada motif pelemahan KPK oleh DPR ataupun pemerintah dengan memaksakam revisi UU KPK ini. Apalagi, sampai saat ini asal usul wacana revisi ini masih menimbulkan polemik antara DPR dan KPK.

"Saya khawatir akan menimbulkan pelemahan baru lagi," kata dia.

Miko menilai DPR dan pemerintah seharusnya melakukan revisi UU Kepolisian dan UU Kejaksaan, jika menginginkan adanya reformasi perundang-undangan.

"Alasan perubahan ini (revisi UU KPK) salah satunya mereformasi penegakan hukum kita, kalau reformasi harusnya merevisi UU kepolisian. Harus ada kontrol terhadap kewenangan yang besar di Kepolisan. Ada juga UU Kejaksaan dan KUHP yang menjadi kesatuan," pungkas dia.

Ia pun tak memungkiri bahwa harus ada revisi terhadap UU KPK. Namun, ia meminta agar revisi tersebut harus terlebih dahulu melalui pengkajian yang mendalam dan melihat momentum yang tepat dalam melakukam revisi.

"Momentum dan urgensitas yang tidak tepat, tidak bisa dianggap sebagai bukan pelemahan. Kalau mau direvisi harus dilakukan pengkajian yang mendalam dulu," tandas dia.


(OJE)