Terkait Taman BMW, DKI Siap Hadapi Kasasi

Wanda Indana    •    Kamis, 18 Jun 2015 19:25 WIB
dki jakarta
Terkait Taman BMW, DKI Siap Hadapi Kasasi
warga memancing di Taman BMW. (Foto: MI/Atet)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menghadapi perlawanan hukum jika PT Buana Permata Hijau mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta terkait sengketa lahan di Taman BMW, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
 
"Kami siap saja (kalau PT Buana Permata Hijau melakukan kasasi)," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015).
 
Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Sylviana Murni mengatakan, PT TUN Jakarta mengabulkan banding yang diajukan Pemprov DKI Jakarta terhadap dua sertifikat di lahan Taman BMW.
 
Dikeluarkannya putusan bernomor 85/B/2015/PT. TUN Jakarta itu secara otomatis menggugurkan putusan sebelumnya. Pada Februari 2015, PTUN Jakarta memenangkan PT Buana Permata Hijau dan membatalkan dua sertifikat lahan bernomor 250 dan 251 seluas 11 hektare. Hal itu membuat pembangunan stadion untuk Asian Games 2018 yang berada di Taman BMW tertunda.
 
Sylvi siap apabila pihak pengguat melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN. Namun, dia berharap penggugat tidak lagi menempuh jalur hukum, karena pembangunan stadion untuk kepentingan bersama.
 
"Kalau dilihat dari putusan, hampir sama dengan argumentasi awal. PT TUN hanya melihat penerbitan sertifikat bukan kepemilikan. Seharusnya tidak kasasi lagi. Lagi pula ini untuk kepentingan umum," ungkapnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Hukum Biro Hukum DKI Solafide Sihite yakin proses sertifikasi yang dilakukan Pemprov DKI sudah benar.
 
"Kalau mereka kasasi, kami menanggapi apa lagi argumentasi mereka nanti di di MA (Mahkamah Agung). Kami sudah memenangkan untuk yang keperdataan soal kepemilikan. Sertifikat Nomor 250 luasnya 72.858 meter persegi. Yang satu lagi Nomor 251 luasnya 35.098 meter persegi," kata Solafide.
 
Dikabulkannya banding yang diajukan Pemprov DKI itu, seharusnya pembangunan stadion bisa dilakukan. Namun, kata Solafide, hal ini tergantung Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.
 


(FZN)