Siti Fadilah Supari Arahkan Anak Buah untuk Korupsi

Renatha Swasty    •    Kamis, 18 Jun 2015 19:41 WIB
kasus korupsi
Siti Fadilah Supari Arahkan Anak Buah untuk Korupsi
Siti Fadilah Supari. Foto: Wahyu Putro A/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun 2006-2007 dan tahun 2009 Mulya A Hasjmy didakwa korupsi Rp178.050.000. Mulya diduga korupsi dalam pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan wabah flu burung sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin tahun anggaran 2006 pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI.

"Terdakwa Mulya A Hasjmy bersama sama dengan Siti Fadilah Supari selaku Menteri Kesehatan dan Yonke Mariantoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Ary Gunawan selaku Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yakni telah memperkaya terdakwa Rp178.050.000 yang dapat merugikan keuangan negara sejumlah Rp28.406.752.312," kata Jaksa Penuntut Umum pada KPK Risma Ansyari saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (18/6/2015).

Jaksa mengungkapkan, Mulya diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran oleh Siti Fadilah yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan. Sebagai KPA, Mulya bertanggungjawab pada program Sekretariat Kantor Pusat Ditjen Bina Pelayanan Medik Tahun Anggaran 2006.

Usai pengangkatan, ia ditemui Singgih Wibisono dari PT Bhineka Usada Raya (BUR). Dalam pertemuan itu, Wibisono meminta supaya PT BUR diikutsertakan dalam pelaksanaan pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan wabah flu burung.

Kepada Mulya, Wibisono mengaku sudah bertemu Siti Fadilah yang nantinya dalam pelaksanaan pekerjaan akan menggunakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai 'bendera'.

"Terdakwa kemudian menemui Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari untuk melakukan konfirmasi yang oleh Siti Fadilah Supari, terdakwa kemudian diarahkan agar PT BUR dijadikan rekanan dalam pekerjaan pengadaan alat kesehatan untuk penanganan flu burung tahun 2006," beber Jaksa Risma.

Selanjutnya antara Agustus hingga September 2006, terdakwa mendapat informasi ada sisa dana Rp62.842.500.000 dari anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin tahun 2006. Info itu lantas dilaporkan pada Siti Fadilah dan Siti meminta supaya dilakukan proses revisi anggaran.

Kemudian, Mulya memerintahkan Yonke Mariantoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen menggunakan dana yang ada untuk pengadaan peralatan kesehatan flu burung sejumlah Rp54.999.662.000.

"Terdakwa kemudian meminta Yonke Mariantoro untuk segera melakukan kegiatan pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan wabah flu burung dengan cara penunjukan langsung sesuai arahan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari," lanjut Jaksa Risma.

Akhirnya ditunjuk tiga perusahaan BUMN sebagai calon pelaksana pengadaan proyek, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Kimia Farma Trading & Distribution (PT KFTD) dan PT Indofarma Global Medika (IGM).

Tapi karena PT RNI sudah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan, Tatan Saefudin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa bersama Usman Ali selaku Sekretaris Pengadaan Barang dan Jasa mengusulkan supaya PT IGM ditunjuk sebagai penyedia barang.

Tak sampai di sana, penyediaan barang makin bermasalah lantaran pembuatan Harga Perkiraan Sementara (HPS) tak dibuat panitia pengadaan barang dan jasa, melainkan diambil dari perusahaan yang bakal melakukan pengadaan barang.

Pekerjaan makin berantakan, karena PT IGM yang ditunjuk sebagai penyedia justru tak bisa menyediakan barang seluruhnya. "Namun untuk pencairan dana guna pembayaran pada PT IGM maka terdakwa membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan dengan seolah olah pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan 100 persen oleh PT GM," lanjut Jaksa.

Usai surat itu keluar PT IGM menerima pembayaran Rp48.496.467.371. Dari uang itu, PT IGM memberikan duit pembayaran pekerjaan pada PT BUR dan PT ATA sebagai pihak penyedia.

Selanjutnya Singgih Wibisono selaku Dirut PT BUR membelikan satu mobil Toyota Rush seharga Rp178.050.000.000 kepada terdakwa.

PT BUR juga membagikan sejumlah duit pada panitia pengadaan antara lain Usman Ali Rp90 juta, Tatan Syaefudin Rp60 juta, Hilman Hamid Rp30 juta, Andreas Satrio Budi Rp30 juta, Muhammad Amran Anwar Rp5 juta, Bulan Rachmadi Rp20 juta dan Mardian Rp15 juta.

Sementara itu, dalam dakwaan kedua, Mulya didakwa memperkaya PT KFTD yang ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan wabah flu burung sisa dana pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Tahun Anggaram 2006. PT KFTD diperkaya Rp6.847.571.105 dari kegiatan itu. Dalam pelaksanaannya, negara dirugikan Rp53.247.776.947

Akibat perbuatannya, Mulya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Terkait dakwaan itu, Mulya menerima dan tidak akan mengajukan eksepsi. "Tidak mengajukan yang mulia," kata Mulya.


(KRI)