Dua Program BPJS Ketenagakerjaan Minta Dana Rp414,1 Miliar

Suci Sedya Utami    •    Kamis, 18 Jun 2015 19:46 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Dua Program BPJS Ketenagakerjaan Minta Dana Rp414,1 Miliar
Ilustrasi -- ANTARA FOTO/Rahmad

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri memastikan mulai 1 Juli 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akan resmi beroperasi.

"Insya Allah BPJS Ketenagakerjaan beroperasi penuh per 1 Juli 2015," singkat Hanif, ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2015).

Untuk mengoperasikan lembaga yang sudah diresmikan sejak awal tahun ini, Pemerintah telah mengantongi daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk menjalankan dua dari empat program BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp414,1 miliar.

"Dipanya sebesar Rp414,1 miliar," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo ditemui di tempat yang sama.

Dua program tersebut yakni untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau yang dikenal dengan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang masih-masing membutuhkan dana Rp183,3 miliar dan Rp230,8 miliar.

Mardiasmo menambahkan, dasar kepastian hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP)-nya pun sudah di paraf oleh semua menteri terkait, dan akan di ajukan ke Presiden Joko Widodo untuk kemudian disahkan menjadi PP. Sementara, untuk dua program asuransi jaminan sosial tenaga kerja lainnya yakni Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua/pensiun (JHT) Mardiasmo enggan menyebutkan.


(AHL)