PSHK Kritik Pernyataan Ruki soal Kewenangan SP3

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 18 Jun 2015 19:49 WIB
kpk
PSHK Kritik Pernyataan Ruki soal Kewenangan SP3
Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki/ANT/Hafidz Mubarak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai KPK tidak butuh kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Sebab, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan KPK tak berhak mengeluarkan SP3.

Menurut peneliti PSHK Miko Susanto Ginting, KPK memiliki standar berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ia pun mengkritik pernyataan Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki terkait kewenangan SP3 dengan alasan SP3 dibutukan untuk menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang telah meninggal dunia.

Miko menegaskan, tanpa kewenangan SP3 pun KPK mampu menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang telah meninggal dunia. Sebab, KPK bisa berikan tuntutan bebas bagi tersangka tersebut untuk melepaskannya dari status tersangka.

"Menurut saya tidak perlu (SP3). Saya kira perlu ada kritikan buat Pak Ruki. Dia itu pimpinan sementara, bukan tetap. Tapi seakan-akan dia sekarang seperti pimpinan tetap. Dia harus ingat keberadaannya sekarang ini karena situasi," kata Miko kepada Metrotvnews.com, Kamis (18/6/2015).

Sebelumnya, Plt Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengatakan usulan agar KPK bisa mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), bukan karena penyidik salah menetapkan seseorang menjadi tersangka. Namun, untuk menghentikan kasus terhadap tersangka yang telah meninggal dunia.

"Tidak boleh melanjutkan orang yang sudah meninggal ke pengadilan. Tapi kalau kasus itu ditangani oleh KPK siapa yang menghentikan," kata Ruki disela-sela rapat dengan pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2015).


(OJE)