Ini Hasil Audit BPK tentang Keuangan KPU

Al Abrar    •    Kamis, 18 Jun 2015 20:51 WIB
kpudpr ads
Ini Hasil Audit BPK tentang Keuangan KPU
foto: Abrar

Metrotvnews.com, Jakarta: Audit BPK terhadap keuangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014 telah selesai. Laporan kesimpulan hasilnya yang menyebutkan ada indikasi kerugian lebih dari Rp 334 milyar, disampaikan kepada pimpinan DPR.

Ikhtisar laporan BPK soal audit KPU disampaikan Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, Kamis (18/6/2015). Dia diterima Ketua DPR Setya Novanto, Waka DPR Taufik Kurniawan, Waka Agus Hermanto, Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dan Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Dari pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah signifikan. Totalnya sebesar Rp 334.127.902.611,93," ungkap Taufik. 

Adapun penyimpangan uang negara tersebut dibagi dalam tujuh kategori;

  1. Indikasi kerugian negara Rp 34.349.212.517,69
  2. Potensi kerugian negara Rp 2.251.876.257.00
  3. Kekurangan penerimaan Rp 7.354.932.367.89
  4. Pemborosan Rp 9.772.195.440.11
  5. Yang tidak diyakini kewajarannya Rp 93.058.747.083.40
  6. Lebih pungut pajak Rp 1.356.334.734
  7. Temuan administrasi Rp 185.984.604.211.62
Selain dari tujuh jenis kategori temuan ketidakpatuhan, terdapat 14 jenis temuan. Ini dari pemeriksaan terhadap 531 satuan kerja dengan sampel yang diperiksa sebesar 181 (34,09%) sampel dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota dari 33 provinsi. Berikut 14 jenis temuan  BPK terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut adalah:
  1. Pengeluaran fiktif sebesar Rp 3.928.222.524,72
  2. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 788.042.109,89
  3. Pembayaran ganda dan melebih standar yang berlaku sebesar Rp 2.828.422.693,64
  4. Kelebihan Pembayaran sebesar Rp 2.572.566.028,27
  5. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp 1.705.513.989,00
  6. Selisih kurang kas/kas tekor Rp 1.452.619.946,00
  7. Pemusnahan logistik pemilu dan Rekanan tanpa persetujuan KPU Rp 479.884.838,9
  8. Pemahalan harga Rp 7.038.174.965,83
  9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp 33.072.000,00
  10. Tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp 6.967.873.865,00
  11. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp 168.330.000,00
  12. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp 1.258.621.360,00
  13. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp 2.011.396.424,35
  14. Proses perencanaan dan Pelelangan Pengadaan Tidak sesuai ketentuan Rp 3.116.511.772,30.
Laporan ini akan segera dibahas oleh Komisi II dan III DPR dalam rapat kerjanya dengan Polri dan KPU pekan depan. Sebab akibat ada dugan penyimpangan ini, ada dua implikasi terhadap Pilkada yang bakal digelar akhir tahun 2015.

"Bisa penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU diganti atau pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 ditunda. Nanti tergantung audit," jelas Taufik.
 


(LHE)