Diganjar 46 Pertanyaan, RP Jelaskan Penunjukan Langsung PT TPPI

Meilikhah, Githa Farahdina    •    Kamis, 18 Jun 2015 21:38 WIB
korupsi migas
Diganjar 46 Pertanyaan, RP Jelaskan Penunjukan Langsung PT TPPI
Tersangka kasus korupsi kondensat RP/MTVN/Meilikhah

Metrotvnews.com, Jakarta: Tersangka kasus dugaan korupsi Raden Priyono (RP) selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi kondensat yang melibatkan SKK Migas dan PT TPPI di Bareskrim Polri, Kamis 18 Juni malam. Dalam pemeriksaan, RP yang keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.47 WIB ini mengaku diganjar puluhan pertanyaan.

"Ada 46 pertanyaan ya, fokusnya soal penunjukan langsung BP Migas (sekarang SKK Migas) ke PT TPPI," kata RP di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2015) malam.

RP mengaku ditanyai soal proses penunjukan langsung PT TPPI sebagai mitra penjualan kondensat. Ia juga diminta menjelaskan bagaimana perjalanan awal kesepakatan hingga proses itu dihentikan dan dianggap ada piutang ke negara.

Mantan Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas ini menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengawasan dan mengamandemen kontrak tiga kali dalam kaitannya dengan PT TPPI. RP seolah menegaskan tak ada yang salah dalam pengambilan keputusan. Toh, SKK Migas memang memiliki kewenangan menjual kondensat bagian negara ke dalam negeri. Ia pun tak melihat adanya unsur pencucian uang dalam kasus ini.

"Pencucian uang itu tidak tahu ya. Bagi saya itu terlalu jauh," tegasnya.

Sementara soal penunjukan langsung, jelas RP, penunjukan langsung memang merupakan proses untuk kilang dalam negeri. Seandainya tak terserap kilang dalam negeri, prosesnya akan memasuki pelelangan yang bebas ditujukan untuk rekanan luar atau dalam negeri.

"Jadi prosesnya dalam negeri dulu, untuk kebutuhan dalam negeri ya di dalam negeri, itu penunjukan langsung. Dasarnya ada, keputusan 20 tahun 2003. Kita melaksanakan keputusan itu," terangnya.

RP pun menyebut keputusan penunjukan PT TPPI didapat berdasarkan rapat bersama wakil presiden pada saat kasus ini terjadi. "Hasil rapat dengan Wapres kan disebut bahwa TPPI harus beroperasi kembali. Jadi harus disuplai kondensat," tambahnya.


(OJE)