Publik Disarankan Tak Pilih Partai Pendukung Pelemahan KPK

Yogi Bayu Aji    •    Kamis, 18 Jun 2015 21:53 WIB
revisi uu kpk
Publik Disarankan Tak Pilih Partai Pendukung Pelemahan KPK
Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Publik diminta mengawasi perkembangan isu revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, isu ini bisa menjadi pedoman bagi mereka untuk menentukan pilihan di Pilkada serentak 2015.

"Sanksinya Pemilu Kada, rakyat bisa beri sanksi. Calon bupati, wali kota yang yang partainya dukung pelemahan KPK bisa enggak dipilih lagi," kata Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua usai berkunjung ke Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2015).

Menurut dia, isu ini juga pertaruhan bagi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Jokowi bisa terancam turun popularitasnya di pemilu presiden 2019 bila salah bersikap. "Jokowi di 2019 bisa enggak dipilih lagi," ujar Abdullah.

Masyarakat, kata dia, perlu melihat apakah revisi UU nantinya justru memperkuat atau memperlemah di KPK. Salah satu poin yang perlu dipantau, lanjut dia, adalah soal kewenangan penyadapan KPK.

"Kalau mau kuatkan KPK perlu gentlemen agreement.  Pasal mana yang enggak diganggu," pungkas dia.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2015. Ini merupakan hasil rapat antara Badan Legislasi DPR dab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna menilai RUU KPK perlu dimasukan dalam Prolegnas prioritas 2015 lantaran aturan dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menitikberatkan pada kewenangan penyadapan milik KPK.

"Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," kata Yasonna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Juni.


(OJE)