Polisi Nilai Argumentasi RP Tak Masuk Akal

Meilikhah, Githa Farahdina    •    Kamis, 18 Jun 2015 22:50 WIB
korupsi migas
Polisi Nilai Argumentasi RP Tak Masuk Akal
Dirtipideksus Polri Brigjen Victor Simanjuntak/MTVN/Meilikhah

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Brigjen Victor Simanjuntak kurang sepakat dengan argumentasi tersangka kasus korupsi kondensat, RP yang menyebut penunjukan langsung PT TPPI sebagai mitra penjualan SKK Migas sebagai sebuah kebijakan. Menurut Victor, pihak pembuat kebijakan tak seharusnya tanpa sadar menjadi pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Apalagi, pada akhirnya tak bisa mempertanggungjawabkan soal ketiadaan kontrak kerja pada lifting pertama. "Nah ini mereka mengatakan penunjukan itu hanya merupakan pemberitahuan, nah kalau menerbitkan itu hanya pembritahuan kenapa bisa lifting? Jadi sebenarnya kata-kata itu tidak masuk akal," tegas Victor di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2015) malam.

RP berkilah kebijakan diambil berdasarkan hasil rapat bersama wakil presiden pada saat itu, Jusuf Kalla (JK). Victor menegaskan, JK sama sekali tak memberi persetujuan. Munculnya nama JK hanya sebagai korban yang dibawa-bawa para tersangka. Pasalnya, JK dinilai tidak dalam kapasitas menyetujui atau tidak menyetujui.

Menurut Victor, pejabat tinggi diangkat bukan semata-mata untuk menjalankan perintah. Ada hal-hal yang memang menjadi tanggung jawab para pejabat tinggi dalam pengambilan keputusan.

"Tidak dilengkapi kontrak kerja, sebelum kontrak kerja itu apa? Itu kan harus dilaksanakan. Kenapa mesti ada pejabat yang diangkat sedemikian tingginya kalau kemudian hanya melaksanakan perintah begitu saja.? Kan begitu, dan perintah Wapres bukan seperti itu. Bukan juga dikatakan menunjuk ini, enggak dikatan sperti itu," terang Victor.


(OJE)