Mengawasi Proyek Parlemen

   •    Jumat, 19 Jun 2015 10:32 WIB
dpr
Mengawasi Proyek Parlemen
Suasana Sidang Paripurna di DPR RI, Jakarta [ilustrasi]. Foto: MI/Mohamad Irfan.

Tasroh, Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Banyumas, Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan.

MULAI 2016 nanti, para wakil rakyat kita tampaknya akan memiliki kuasa untuk menggelar 'proyek' fisik parlemen sendiri.

Hal itu sesuai dengan perkembangan terakhir dalam RAPBN 2016 yang sedang diperdebatkan eksekutif dan legislatif akhir-akhir ini.

Kita lihat serangkaian pengajuan 'proyek' DPR saat ini, seperti 'proyek' dana aspirasi yang sudah dicanangkan, yakni per anggota DPR akan mendapatkan Rp20 miliar.

Jadi, untuk 560 anggota DPR, APBN harus menggelontorkan sebanyak Rp11,20 triliun untuk dan atas nama 'proyek' dana aspirasi para wakil rakyat.

Para wakil rakyat dari kelompok 'utusan daerah' atau DPD pun tak mau ketinggalan banjir proyek.

Untuk dan atas nama 'penyerapan aspirasi' rakyat di daerah pula, para anggota DPD telah menggelar 'proyek' pembangunan gedung dan fasilitas fisik lainnya di 23 provinsi di seluruh Indonesia sesuai dengan asal-usul para anggota DPD sekarang ini.

Tak tanggung-tanggung, anggaran yang disediakan di tiap pemda berkisar Rp10-20 miliar! (Kompas, 15/6/).

Gelagat 'bagi-bagi proyek' yang sedang terjadi di era pemerintahan Jokowi-JK tersebut berpotensi tak hanya melanggar regulasi negara terkait dengan pengadaan barang-jasa pemerintah yang sesuai dengan Perpres Nomor 54/2010, tetapi juga secara faktual para wakil rakyat sedang menggali kuburnya sendiri.

Pasalnya, secara sengaja mereka telah terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, bahkan pengawasan 'proyek-proyek' fisik, berupa pembangunan gedung, sarana, dan fasilitas material untuk dan atas nama proyek parlemen.

Disebut demikian lantaran sesuai dengan UU Nomor 27/2014 tentang APBN, disebutkan dengan tegas bahwa baik langsung atau tidak, wakil rakyat dilarang untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintahan, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Pasal 29).

Namun, yang terjadi belakangan ini, para wakil rakyat (baik di DPR, DPD, maupun DPRD) seolah tak paham aturan.

Akhirnya, mereka kini justru sibuk mengurusi proyek-proyek fisik, khususnya untuk dan atas nama 'penyerapan aspirasi' rakyat.

Di daerah pun, APBD pemerintah daerah mulai dikaveling-kaveling oleh para wakil rakyat di daerah dengan alasan serupa, yakni 'proyek' untuk aspirasi rakyat!

Proyek sesat!

Pakar politik Amerika yang sering mengkaji persoalan-persoalan politik kawasan Asia Pasifik, William Liddle dalam Beyond Political Foes (2009) menyebutkan bahwa perilaku anggota parlemen di negara-negara miskin dan berkembang sejatinya menjadi 'musuh baru' bagi wibawa dan martabat parlemen/legislatif itu sendiri.

Mengapa?

Jawabannya karena dua hal.

Pertama, berkembangnya tindakan sesat dan menyesatkan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, para wakil rakyat di mana pun di seluruh dunia hakikatnya harus bertugas mengawasi, memonitor, dan merumuskan regulasi negara secara jujur, adil, dan profesional.

Atas dasar hal tersebut, sungguh menyesatkan apabila para wakil rakyat justru sibuk mengurusi proyek-proyek fisik yang bukan hanya tindakan sesat sebagai wakil rakyat, melainkan juga tindakan yang berpotensi menimbulkan kongkalikong antara eksekutif dan legislatif yang akan merusak bangunan sistem relasi kerja eksekutif dan legislatif itu sendiri.

Kedua, merusak citra, kredibilitas, dan profesionalisme kerja parlemen.

Keterlibatan (langsung atau tidak) para wakil rakyat dalam proyek-proyek pemerintahan selama ini terbukti tidak hanya telah merusak citra dan kredibilitas wakil rakyat, tetapi juga menunjukkan bahwa para wakil rakyat mulai kehilangan mandat dan aspirasi rakyat yang sesungguhnya.

Bahkan, yang lebih parah, seperti disebutkan pegiat Fitra, Ucok Skykhadafi (2015), pengajuan proyek-proyek parlemen seperti dana aspirasi, dana pembangunan gedung, dan fasilitas parlemen yang baru yang bernilai sebanding dengan APBD 3 provinsi di Indonesia yang hanya untuk segelintir wakil rakyat itu menunjukkan proyek-proyek fisik tersebut telah 'menyesatkan' visi dan tujuan keberadaan wakil rakyat tersebut.

Wakil rakyat yang semestinya bertugas untuk mengawasi proyek-proyek pemerintah agar berjalan efektif, efisien, dan produktif, serta jauh dari praktik busuk KKN, justru kini mulai dipenuhi oleh dan untuk kepentingan wakil rakyat itu sendiri.

Yang lebih tragis, kini berkembang tren busuk baru, yaitu setelah para wakil rakyat mulai 'dilarang keras' terlibat dalam 'proyek-proyek' di sejumlah kementerian dan BUMN, para wakil rakyat itu mulai berani mengajukan proyek fisik sendiri dengan nilai yang fantastis.

Proyek fisik dijadikan 'sasaran baru' bagi para wakil rakyat karena 'mudah diuangkan', mudah cair dalam waktu singkat, dan mudah dipertanggungjawabkan secara keuangan.

Proyek fisik juga mudah dihitung dan lebih cepat mendapatkan 'bagi hasil'.

Pasalnya, jauh sebelum proyek dijalankan, para pihak sudah menghitung 'siapa mendapatkan apa dan berapa' dan kapan bagi hasil (untung) sisa proyek dapat dinikmati para pihak tersebut.

Dalam konteks perburuan untung, seperti disebutkan William Liddle, para wakil rakyat yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa (biasanya mereka lebih suka berada di luar layar--red) yang nilainya sangat menggiurkan dalam sekejap akan melakukan kekuasaan politik bisnis apa pun demi pencapaian keuntungan (ekonomi) setinggi-tingginya.

Kasus proyek di Pemprov DKI yang berawal dari kasus pengadaan UPS di sejumlah sekolah yang kini sedang disidik aparat hukum dan sejumlah kasus proyek fisik di pemda lainnya itu merefleksikan berkembangnya tindakan wakil rakyat yang kini mulai 'merangsek' ke berbagai proyek di berbagai instansi/lembaga publik.

Kerakusan dan keberingasan para wakil rakyat untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proyek-proyek fisik demikian tentu beralasan politik bisnis mereka masing-masing.

Hal tersebut tidak hanya sebagai upaya untuk mengembalikan modal politik ketika mereka menjadi wakil rakyat, tetapi juga telah terbukti sebagai penyimpangan wakil rakyat terhadap tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Agenda desain regulasi dan legislasi akhirnya tak terurus serius karena waktu, tenaga, pikiran, dan perhatian wakil rakyat habis untuk mengurusi pekerjaan 'sampingan' yang jauh dari tugas sebagai wakil rakyat!

Oleh karena itu, sebelum praktik 'proyek' parlemen itu berlanjut di masa datang, rakyat wajib mengawasi proyek parlemen dan semestinya pemerintah, khususnya kalangan yudikatif, mengingatkan sekaligus mencegah tindakan para wakil rakyat tersebut.

Hal tersebut bertujuan agar para wakil rakyat tidak bertindak bodoh dengan sibuk menggelar proyek-proyek di parlemen dengan dan untuk atas nama apa pun.

Para wakil rakyat harus kembali ke fitrahnya sebagai watch dogs proyek penyelenggaraan negara, termasuk meneguhnya tugas pokok dan fungsi check and balances pada eksekutif. Para wakil rakyat semestinya kian cerdas dan tidak terjerembap dengan iming-iming proyek fisik demikian.

Pasalnya, bukan tidak mungkin para wakil rakyat sedang 'dininabobokan' pemerintah, yakni dengan cara semua kehendak pengajuan anggaran parlemen mereka disetujui semua.

Tujuannya ialah wakil rakyat kembali menjadi burung beo sehingga hilanglah kekritisan dan kepekaan sebagai aspirator rakyat.

Jika ini yang terjadi, eksistensi wakil rakyat dan parlemen hanya menambah beban negara dan rakyat yang berakibat pada kebangkrutan bernegara.


(ADM)