Komisi II Bakal Kaji Kemungkinan Pilkada Serentak Diundur

Surya Perkasa    •    Jumat, 19 Jun 2015 13:30 WIB
pilkada serentak
Komisi II Bakal Kaji Kemungkinan Pilkada Serentak Diundur
Ilustrasi--Antara/Risky Andrianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan laporan audit Komisi Pemilihan Umum tahun 2013-2014. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mengatakan, ada kemungkinan Pilkada serentak tahun ini diundur.

"Iya kalau nanti BPK telusuri KPU, auditnya KPU bermasalah gimana? Uangnya banyak loh pilkada 2015 itu, dan itu kan membengkak," kata Rambe, Jumat (19/6/2015).

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 belum dapat disimpulkan akan diundur atau tidak. Komisi II akan memanggil KPU, Bawaslu dam lembaga-lembaga terkait untuk memastikan kesiapan KPU menyelenggarakan Pilkada serentak.

"Rapat Senin kita panggil KPU dan Bawaslu. Hari Kamis rapat gabungan dengan Komisi III, Mendagri, Bawaslu, KPU, kejaksaan, dan Kapolri," jelas Rambe.

Dari pemeriksaan BPK terhadap KPU ditemukan ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah signifikan. Besaran audit bermasalah itu mencapai Rp334 miliar.

Dugaan penyimpangan ini akan membawa dua implikasi terhadap Pilkada yang bakal digelar akhir tahun 2015.

"Bisa penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU, diganti. Atau pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 ditunda. Nanti tergantung audit," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, Kamis 18 Juni 2015.

Adapun penyimpangan uang negara tersebut dibagi dalam tujuh katagori:

Indikasi kerugian negara Rp34.349.212.517,69

Potensi kerugian negara Rp2.251.876.257,00

Kekurangan penerimaan Rp7.354.932.367,89

Pemborosan Rp9.772.195.440,11

Yang tidak diyakini kewajarannya Rp93.058.747.083,40

Lebih pungut pajak Rp1.356.334.734

Temuan administrasi Rp185.984.604.211,62


(YDH)

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

Adik Gamawan Fauzi 'Digarap' KPK

14 minutes Ago

Azmin akan menjadi saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiha…

BERITA LAINNYA