Sindikat Penipuan Catut Nama Pejabat Dibekuk

Lukman Diah Sari    •    Jumat, 19 Jun 2015 16:45 WIB
penipuan
Sindikat Penipuan Catut Nama Pejabat Dibekuk
Sejumlah tersangka kejahatan terjaring Operasi Berantas Jaya 2013 di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 13 Februari 2013. Antara Foto/ Dhoni Setiawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sindikat penipuan modus mencatut nama pejabat dibekuk Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya. Sembilan tersangka berhasil meraup ratusan juta rupiah dari penipuan tersebut.
 
"Modusnya meminta sejumlah uang untuk kemudian ditransfer, membuat KTP palsu, nomor rekening palsu, ATM palsu. Ini komplotan yang berulang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Krishna Murti di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (19/6/2015). 

Delapan tersangka ditangkap pada Senin 15 Juni. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yakni AA, AM, RA, dan AR, berperan menarik uang. Sedangkan kelompok kedua yang membuat dokumen dan rekening bank palsu yakni HP, YR, DA, dan DM. Satu tersangka masih diburu.
 
Para tersangka memanfaatkan momen mutasi jabatan untuk memperdaya korban. "Terakhir serah terima jabatan, nama saya (Krishna Mukti) dicatut. Mereka mengaku sebagai Dirkrimum, menelepon bendahara untuk meminta dikirimkan uang Rp200 juta," jelasnya. 
 
Pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melaporkan hal tersebut dan memancing para pelaku dengan mentransfer Rp500 ribu. "Setelah mereka tarik langsung kami lacak dan lakukan penangkapan," tukasnya. 
 
Ratusan lembar kartu ATM dan buku tabungan dari berbagai bank disita polisi dari tersangka kelompok penarik ATM. Dua laptop, satu modem internet, 15 topi, 45 lembar kartu keluarga palsu, satu mobil, lima sepeda motor dan uang tunai Rp6,8 juta juga diamankan.
 
Dari kelompok pembuat dokumen dan rekening bank palsu disita 137 KTP palsu, 52 kartu NPWP, 30 buku tabungan berbagai bank, 30 ATM berbagai bank, 21 telepon seluler, 45 kartu keluarga palsu, dan uang tunai Rp1,8 juta.
 
Nama-nama pejabat yang pernah dicatut di antaranya mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu, Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono, anggota DPR Aziz Syamsudin, Sekretaris Kabinet Andi Wijajanto, nama-nama bupati hingga Dirjen Pajak Sigit Priadi.
 
Para pelaku dikenakan Pasal 378 KUHP, dengan ancama hukuman penjara paling lama empat tahun dan Pasal 264 ayat 2 KUHP subsider Pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara delapan tahun.
(TRK)