UU KPK Cukup Diperbaiki dengan Perppu

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 19 Jun 2015 17:06 WIB
revisi uu kpk
UU KPK Cukup Diperbaiki dengan Perppu
Pimpinan KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai revisi Undang-Undang KPK harus dibatalkan. Dia menilai bila hanya memperbaiki beberapa pasal, cukup melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"UU KPK sekarang ini sudah cukup baik. Kalau hanya revisi satu atau dua pasal lebih baik melalui perppu saja. Misal, tentang pasal-pasal yang bisa berdampak kriminalisasi pada pimpinan, pejabat, atau pegawai KPK saat menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi)," kata Indriyanto dalam pesan singkatnya, Jumat (19/6/2015).

Menurut dia, revisi UU KPK hanya bisa dilakukan secara harmonis berbarengan dengan perbaikan bersama UU terkait. Aturan yang dia maksud adalah KUHP, KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Mahkamah Agung, UU Polri, dan UU Kejaksaan.

"Tanpa harmonisasi secara simultan, lebih baik revisi UU KPK ditangguhkan dahulu," papar Ahli Hukum Pidana tersebut.

Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2015 berdasarkan hasil rapat Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Yasonna menilai revisi UU KPK perlu dimasukan dalam prolegnas prioritas 2015 lantaran aturan dapat menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dia menitikberatkan pada kewenangan penyadapan milik KPK.

"Perlu dilakukan peninjauan kembali seperti penyadapan yang tidak melanggar HAM, dibentuk dewan pengawas, pelaksanaan tugas pimpinan, dan sistem kolektif kolegial," kata Yasonna di Gedung DPR, Selasa 16 Juni.


(TRK)

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

Pengacara Sebut Dakwaan Novanto Imajinasi KPK

1 hour Ago

Tim kuasa hukum Novanto mempertanyakan alat bukti yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan.

BERITA LAINNYA