Calon Kepala Daerah Dilarang Jadi Caleg

- 14 Maret 2013 23:15 wib
ANTARA/Andika Wahyu/zn
ANTARA/Andika Wahyu/zn

Metrotvnews.com, Jakarta: Calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang sudah resmi ditetapkan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dilarang untuk dicalonkan dalam pemilihan umum anggota DPR. Hal ini tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 7 tahun 2013 Tentang Pencalonan.

Menurut komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, peraturan KPU menggariskan bahwa setiap orang yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai calon kepala daerah, dipastikan akan ditolak bila menjadi calon legislatif (caleg).

"Bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai calon tidak dapat dicalonkan dalam pemilu legislative," ujar Ferry saat acara sosisalisasi Dapil di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Seperti diketahui, saat ini terdapat calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri resmi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, misalnya anggota DPR dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ganjar secara resmi menjadi calon kepala daerah Jawa Tengah. Menurut Komisioner KPU lainnya, Arief Budiman, Ganjar tidak bisa lagi mendaftarkan diri dalam daftar caleg sementara (DCS).

Selain itu, PKPU juga memberikan persyaratan tegas kepada pejabat daerah yang ingin maju menjadi caleg agar mengundurkan diri terlebih dahahulu. Surat pengunduran diri tersebut harus dilampirkan saat caleg mendaftarkan diri ke partai dan selanjutnya diserahkan ke KPU.

"Kepala desa dan perangkat desa, kepala daerah, serta karyawan swasta harus mundur dari jabatan jika ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislative.Surat pengunduran diri mereka harus tidak dapat ditarik kembali," ujarnya.

PKPU juga menekankan agar pegawai negeri sipil, yang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, harus mengundurkan diri.

Dalam rapat tersebut, anggota tim pencalegkan dari partai Amanat nasional (PAN), Putra Jaya mempertanyakan sempitnya waktu persiapan DCS yang diberikan oleh KPU. Terutama, menurutnya, KPU terlambat memberikan pada partai peserta pemilu formulir perlengkapan persyaratan seseorang didaftar dalam DCS.

Formulir kelengkapan yang dimaksud seperti syarat kelengkapan legalisir ijasah dan surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit yang bukan puskesmas baru diberikan oleh KPU, Rabu (14/3).

"Syarat kelengkapan ini baru kami dapat. Dan sekarang, waktunya cuma 26 hari untuk mempersiapkan itu hingga tanggal 9 April. Dan waktu ini sangat sempit," ujarnya.

Dirinya meminta, pendaftaran DCS diundurkan sampai batas akhir tanggal 22 April atau mundur satu minggu dari batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu 15 April. Menurutnya, permintaan pemunduran waktu penting agar semua partai bisa mempersiapkan DCS dengan sempurna dan saat verifikasi DCS partai tidak lagi direpotkan untuk mengurus kekurangan persyaratan.

"Sehingga proses perbaikan tidak harus dilakukan lagi. Prosesnya lebih sempurna. Dan partai bisa gunakan waktu untuk hal yang lain. Dengan demikian, tidak ada lagi hujatan pada partai bahwa kami tidak siap," tegasnya.

Sementara, ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, permohonan penundaan tersebut sulit dikabulkan. Sebab, peraturan dan tahapan proses pemilu merupakan perintah Undang Undang.

"Kami berpatokan pada apa kata Undang Undang. Itu hanya suara hati parpol saja dan kami harus merujuk pada UU nomor 8 tahun 2012," tandasnya. (HL)

()

Suryadharma Ali menyebut, ada aspirasi dari bawah yang menghendaki berkoalisi dengan Gerindra.