Menkeu: Dana Desa Prioritaskan Pembangunan Masyarakat

Antara    •    Sabtu, 20 Jun 2015 11:38 WIB
dana desa
Menkeu: Dana Desa Prioritaskan Pembangunan Masyarakat
Menkeu Bambang Brodjonegoro -- FOTO: Antara/SIGID KURNIAWAN

Metrotvnews.com, Manado: Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Soemantri Brodjonegoro menegaskan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," kata Bambang saat sosialisasi kebijakan dana desa di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Sabtu (20/6/2015).

Menteri mengatakan ada beberapa pokok perubahan kebijakan dana desa dalam peraturan pemerintah ini yaitu penyesuaian pagu melalui perubahan APBN, sepanjang belum memenuhi sepuluh persen dari dan di luar dana transfer ke daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, penyempurnaan formulasi pengalokasian anggaran ke setiap kabupaten/kota melalui penerapan alokasi dasar yaitu alokasi yang dibagi sama untuk setiap desa dan merupakan alokasi minimal.

Penyempurnaan perhitungan dana desa melalui penerapan alokasi dasar yaitu jumlah yang dibagi rata setiap desa dan penggunaan formulasi berbasis jumlah penduduk (25 persen), angka kemiskinan (35 persen), luas wilayah (10 persen), dan tingkat kesulitan geografis (30 persen).

"Penyaluran anggaran tahap dipercepat pada Oktober. Selain itu, perbaikan penggunaan data menghitung alokasi dana desa yang sebelumnya berbasis kabupaten atau kota menjadi data jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan untuk mencerminkan kondisi riil desa," katanya.

Selanjutnya, sumber data yang akan digunakan menghitung alokasi di tingkat pusat dan kabupaten/kota berasal dari badan pusat statistik dan kementerian terkait.

"Nah sanksi kepada kabupaten dan kota yang tidak menyalurkan dana desa sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu penundaan penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil," tegasnya.

Hingga 16 Juni 2015, realisasi dana desa yang sudah disalurkan ke kabupaten dan kota sebesar Rp7,39 triliun. Jumlah ini, setara dengan 88,98 persen dari alokasi anggaran yang seharusnya disalurkan pada tahap pertama sebesar Rp8,31 triliun, dana tersebut disalurkan kepada 387 dari 434 kabupaten dan kota penerima.


(AHL)

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

KPK Optimis Menang di Praperadilan Setya Novanto

4 hours Ago

KPK optimis memenangkan gugatan praperadilan tersangka korupsi ktp-el Setya Novanto. KPK akan m…

BERITA LAINNYA