Dana Aspirasi Sebenarnya Kritik bagi DPR

M Rodhi Aulia    •    Sabtu, 20 Jun 2015 14:53 WIB
dpr
Dana Aspirasi Sebenarnya Kritik bagi DPR
Roy Salam/MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Panja UP2DP tengah menggodok mekanisme agar dapat memperkuat representasi Anggota DPR di tengah publik, khususnya di daerah pemilihan masing-masing. Kendati tidak diakui sebagai dana aspirasi, ujung UP2DP adalah pagu anggaran hingga Rp20 miliar per anggota setiap tahunnya. Panja UP2DP berpandangan, dana yang dititipkan dalam Dana Alokasi Khusus itu, untuk menindaklanjuti aspirasi dapil yang tidak disentuh pemerintah.

Juru Bicara Kawal Anggaran Roy Salam mengatakan, seharusnya dewan memperkuat pengawasan terkait pengabaian oleh pemerintah setempat. Aspirasi itu, bukanlah dilakukan melalui UP2DP yang muaranya anggaran bernilai miliaran saja.

"Dana aspirasi, kritik bagi DPR agar maksimal membahas RAPBN. Kalau banyak bolong, itu fungsi pengawasan DPR. Dalam rangka membahas RAPBN (itu kesempatan) diarahkan ke pembangunan yang sebesar-besarnya," kata Roy di sela-sela diskusi Polemik Sindo di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Roy berpandangan, dirinya sadar eksekutif atau pemerintah setempat belum maksimal dalam bekerja, kendati sudah memberikan kesempatan kepada publik melalui berbagai jenis kanal pengaduan. Namun, kata Roy, anggota DPR seharusnya dapat mengingatkan pemerintah untuk menjalankan dan mengakselerasi program pembangunan yang sejatinya sudah direncanakan dalam Musrenbang sistematis.


(OJE)