Ditangkap KPK, Politikus PDIP dan Gerindra Jadi Tersangka Suap

Yogi Bayu Aji    •    Sabtu, 20 Jun 2015 15:26 WIB
ott
Ditangkap KPK, Politikus PDIP dan Gerindra Jadi Tersangka Suap
Johan Budi (tengah)/Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: Empat pejabat di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 19 Juni malam. Dua di antaranya merupakan anggota DPRD asal PDIP dan Gerindra. Dua orang ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua alat bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di mana disimpulkan BK (Bambang Karyanto) Anggota DPRD Muba dan Am (Adam Munandar) anggota DPRD Muba sebagai tersangka," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, di Kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).

Bambang diketahui merupakan Ketua Komisi III DPRD Muba yang berasal dari fraksi PDIP. Sementara Adam adalah anggota Komisi III DPRD Muba daru fraksi Gerindra.

Johan menambahkan, dua pejabat lain yang ditangkap juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba Fasyar.

Para tersangka ditangkap Jumat 19 Juni malam pukul 20.40 WIB di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang. Saat itu, para tersangka sedang menggelar pertemuan dan ditemani supir dan sekuriti. Dalam pertemuan itu, ditemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun. Fukua itu pun kemudian disita lembaga antikorupsi.

"Dugaan sementara, pemberian uang dari kepala dinas Muba ke DPRD berkaitan perubahan APBD 2015 Kabupaten Muba," jelas Johan.

Keempat tersangka kemudian digiring ke Mako Brimob Sumatera Selatan untuk diperiksa secara intensif. Mereka baru diterbangkan ke Jakarta sekira pukul 13.40 WIB untuk pemeriksaan lanjutan di KPK.

Bambang dan Adam dikenaikan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara, Syamsudindan Fasyar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. 


(OJE)