Anggota DPRD Muba Ditangkap Saat Terima Suap Rp2,5 M

Yogi Bayu Aji    •    Sabtu, 20 Jun 2015 16:03 WIB
ott
Anggota DPRD Muba Ditangkap Saat Terima Suap Rp2,5 M
Johan Budi (tengah)/Metrotvnews.com/Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Bambang Karyanto dari, fraksi PDIP dan Adam Munandar dari Gerindra dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ditangkap saat sedang menerima suap dari kepala dinas Kabupaten Musi Banyuasin.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi menjelaskan, mereka ditangkap pada pukul 20.40 WIB di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang. Saat itu sedang ada transaksi suap dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba Fasyar.

"Ditemukan tas warna merah marun berisikan Rp50 ribu dan Rp100 ribu jumlahnya sementara sekitar Rp2,567 miliar," kata Johan di Kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).

Penyidik KPK pun menggiring mereka ke Mako Brimob Sumatera Selatan untuk diperiksa secara intensif. Johan menjelaskan, dugaan sementara, pemberian uang dari kepala dinas Muba ke DPRD itu berkaitan perubahan APBD 2015 Kabupaten Muba.

KPK pun menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Bambang Karyanto, Adam Munandar, Syamsudin Fei dan Fasyar resmi jadi pesakitan fi KPK. Mereka pun diterbangkan ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK.

"Dari hasil pemeriksaan ditemukan dua alat bukti telah terjadi tindak pidana korupsi di mana disimpulkan BK (Bambang Karyanto) anggota DPRD Muba dan Am (Adam Munandar) anggota DPRD Muba sebagai tersangka," jelas Johan.

Bambang dan Adam dikenaikan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara Syamsudindan Fasyar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.



(OJE)