KPPU: Perpres Pengendalian Harga Berdampak Buruk

Hardiat Dani Satria    •    Sabtu, 20 Jun 2015 17:24 WIB
pangan
KPPU: Perpres Pengendalian Harga Berdampak Buruk
Ilustrasi -- FOTO: MI/Atet Dwi Permana

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting akan berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian.

Sebab, lanjut dia, Perpres yang ditandatangani pada 15 Juni 2015 itu dinilai tidak akan memberikan keadilan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat.

"Dari segi persaingan usaha, Perpres ini buruk buat perekonomian. Kenapa? Karena itu tidak akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk kompetitif satu sama lainnya," kata Syarkawi di Gado-Gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Syarkawi berpendapat, hal yang paling tepat saat ini untuk dilakukan pemerintah adalah menjamin distribusi bahan kebutuhan pokok ke seluruh Indonesia. Hal ini juga harus didukung oleh biaya transportasi dan logistik yang murah dalam distribusinya.

Dia bercerita, pada Mei kondisi inflasi mencapai 0,5 persen. Inflasi ini berpotensi akan bertambah, seiring dengan tekanan permintaan di bulan Ramadan (Juni). "Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah itu membuat inflasi itu lebih manageable, dapat dikendalikan," imbuh Syarkawi.

Adapun untuk membuat inflasi ini menjadi terkontrol, pemerintah seharusnya bisa memaksimalkan kinerja Tim Pemantau Inflasi Daerah (TPID) di setiap provinsi.

"TPID itu kan gabungan antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, OJK dan Kepolisian. Nah itu yang harus dimaksimalkan perannya," jelas Syarkawi.


(AHL)