Empat Tersangka Suap di Musi Banyuasin Ditahan Terpisah

Yogi Bayu Aji    •    Sabtu, 20 Jun 2015 19:17 WIB
ott
Empat Tersangka Suap di Musi Banyuasin Ditahan Terpisah
Tersangka kasus suap di Musi Banyuasin di Kantor KPK, Sabtu 20 Juni 2015. Foto: MTVN/Yogi Bayu Aji.

Metrotvnews.com, Jakarta: Empat tersangka suap yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditahan. Mereka akan menempati rumah tahanan (rutan) yang terpisah.

"Ini akan dilakukan penahanan di rutan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Sabtu (20/6/2015).

Tersangka anggota DPRD Musi Banyuasin (Muba) asal PDIP Bambang Karyanto (BK) dan anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar (ADM) ditahan di Rutan Guntur. Sementara, tersangka Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei (SYF) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba Fasyar (F) ditahan di Rutan KPK.

Keempatnya dicokok KPK pada Jumat 19 Juni 2015. Pukul 20.40 WIB Jumat malam. Saat itu keempatnya sedang melancarkan aksi suap menyuap di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan.

Penyidik menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun di rumah Bambang. Empat orang itu kemudian digelandang ke Mako Brimob Sumatera Selatan untuk diperiksa secara intensif dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap perubahan APBD 2015 Muba Sumatera Selatan.

Bambang dan Adam dikenaikan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Sementara, Syamsudin dan Fasyar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Pukul 13.40 WIB tadi siang, keempat tersangka diterbangkan dari Palembang ke Jakarta. Mereka tiba di Gedung KPK pukul 16.20 WIB. Begitu turun mobil, empat tersangka itu dengan sigap menutupi wajahnya dengan tangan dan langsung masuk ke lobi KPK.

Suap itu bukan yang pertama kalinya diberikan kepada anggota DPRD tersebut. Transaksi serupa juga terjadi pada Januari lalu dengan angka sekitar Rp2-3 Miliar untuk pengesahan APBD.

"Dugaan sementara, pemberian uang dari kepala dinas Muba ke DPRD berkaitan perubahan APBD 2015 Kabupaten Muba," imbuh Johan.

Johan pun belum bisa memastikan ada tidaknya pengusaha yang bermain dalam kasus yang terjadi di provinsi pimpinan Gubernur Alex Noerdin. Namun, KPK akan menelusuri keterlibatan pihak lainnya. Salah satunya Bupati Muba Pahri Azhari asal PAN.

"Namun nanti akan dikembangkan. Pengembangan ke mana, ke pihak lain yang diduga terlibat berkaitan persetujuan laporan perubahan APBD. Inisiator sedang didalami," tandas Johan.


(DRI)