Pemecatan Legislator Musi Banyuasin dari PDIP Diteken Hari Ini

K. Yudha Wirakusuma    •    Minggu, 21 Jun 2015 16:07 WIB
kasus korupsi
Pemecatan Legislator Musi Banyuasin dari PDIP Diteken Hari Ini
Tersangka kasus suap di Musi Banyuasin di Kantor KPK, Sabtu 20 Juni 2015--MTVN/Yogi Bayu Aji

Metrotvnews.com, Jakarta: PDIP mengambil langkah tegas terkait kadernya yang ditangkap penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan, Jumat (19/6/2015) malam. DPP PDIP mencabut keanggotaan Bambang Karyanto.

"Secara administratif, surat pemecatan saudara Bambang ditandatangani hari ini. Meskipun secara substantif yang bersangkutan telah menerima sanksi pemecatan seketika. Dia juga tidak akan mendapatkan pembelaan dari partai dan tidak bisa lagi menyebut dirinya sebagai anggota PDIP," uja Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, ‎di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

PDIP akan mengingatkan kembali secara tegas kepada anggotanya agar tidak terjadi hal serupa. Sanksi yang lebih keras dari pemecatan akan diberlakukan bagi yang mengabaikan instruksi ini.

PDIP berulang kali menegaskan bahwa posisi politik di pemerintahan melekat tanggung jawab besar untuk menjalankan tugas kepartaian, termasuk memberantas korupsi. 


Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun--MI

"Menjadi partai yang berada di dalam pemerintahan selalu mendapat sorotan tajam, bagaikan tinggal di rumah kaca," imbuh dia. 

Komaruddin mengaku pihaknya akan terus meningkatkan disiplin partai dan menyusun agenda kerja sehingga tetap sebagai partai pelopor dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam kasus dugaan suap perubahan APBD 2015 Muba, KPK menetapkan empat tersangka. Salah satunya adalah Anggota DPRD dari PDIP Bambang Karyanto.

Keempat tersangka dicokok saat bertemu di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 19 Juni pukul 20.43 WIB. Saat penangkapan, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun.

Bambang diduga sebagai penerima suap dikenai Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
 


(SUR)