Komisi I Rapat dengan KaBIN, Panglima, dan Menlu Bahas Tapol Papua

Surya Perkasa    •    Senin, 22 Jun 2015 12:11 WIB
papuadprtahanan politik
Komisi I Rapat dengan KaBIN, Panglima, dan Menlu Bahas Tapol Papua
Tantowi Yahya. Foto: Angga Yuniar/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi I DPR menggelar rapat konsultasi bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi. Pertemuan membahas kebijakan pemerintah terkait tahanan politik di Papua.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan perlu pendalaman terkait surat Presiden Joko Widodo soal pembebasan tahanan politik di provinsi paling timur Indonesia itu. Setelah pertemuan ini, surat presiden akan dilimpahkan ke Komisi III yang membidangi sektor hukum. Maka dari itu, kata politikus Partai Golkar itu, Komisi I harus memahami dan mendalami terlebih dahulu kebijakan presiden tersebut, terutama persoalan keamanan. 

Apalagi dalam waktu dekat akan digelar rapat gabungan antara Komisi I, Komisi III, dan pemerintah terkait isu ini. "Narapidana tahanan politik Papua diserahkan pada Komisi III. Tapi terlebih dahulu rapat gabungan Komisi I, Komisi III, dan Menkopolhukam. Nanti dipimpin oleh salah satu pimpinan DPR," kata Tantowi yang memimpin rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Komisi I DPR diminta memberikan pendapat terkait kebijakan Presiden Jokowi yang akan memberikan Amnesti dan Abolisi kepada Tapol di Papua. Namun karena di Papua ada kepentingan keamanan yang perlu dibahas, ketiga pimpinan lembaga negara ini dipanggil.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi grasi kepada lima tahanan politik (Tapol). Hal ini dilakukannya saat berkunjung ke Lapas Kelas II Abeura, Jayapura, Papua.

"Yang tapol sudah ada enam yang minta grasi, yang satu meninggal tinggal lima. Hari ini akan dibebaskan. Rencana akan dilanjutkan dengan pemberian amnesti secara menyeluruh kepada tapol" kata Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijatno, di Jayapura, Papua, Sabtu 9 Mei.

Kelima tapol itu adalah Apotnalogolik Lokobal (20 tahun penjara), Numbungga Telenggen (seumur hidup), Kimanus Wenda (19 tahun penjara), Linus Hiluka (19 tahun penjara), dan Jefrai Murib (seumur hidup). Selain lima orang ini, Presiden Joko Widodo juga dikabarkan memberikan Amnesti dan Abolisi kepada 31 tahanan politik lainnya.


(KRI)