JK : Pencopotan Menteri Hak Prerogatif Presiden

Suci Sedya Utami    •    Senin, 22 Jun 2015 17:18 WIB
reshuffle kabinet
JK : Pencopotan Menteri Hak Prerogatif Presiden
illustrasi, (MI/USMAN ISKANDAR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo disebut-sebut mendapat penilaian buruk atau berapor merah.

Menteri tersebut yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Industri Saleh Husin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Andrinof Chaniago. Lantas, apakah menteri yang mendapat rapor merah ini akan dicopot?

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) tidak menampik saat ditanya mengenai dugaan mengenai menteri yang mendapat rapor merah akan terkena perombakan (reshuffle). Namun, dirinya menyerahkan urusan perombakan kabinet pada Presiden Jokowi. Menurutnya, masalah reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

"Nantilah itu, kau tanya lagi, yang putuskan kan Presiden," kata JK, di Kantor Wapres, Jalan Veteran III, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2015).

JK berharap, masyarakat bisa bersabar dan menunggu pengumuman resmi dari Presiden Jokowi. Terkait kepanasan Presiden Jokowi ketika ditanya berulang-ulang mengenai reshuffle kabinet dan rapor merah menteri, JK hanya menjawabnya dengan guyonan. "Enggak ah, kan AC di istana (presiden) bagus," candanya sambil tertawa.

Sekadar diketahui, Presiden RI Joko Widodo pernah menegaskan bakal mencopot jabatan menteri di jajarannya jika kinerja mereka buruk dan tidak memuaskan. (MTVN/Arif W) 


(ABD)