Menlu Retno Paparkan Visa ke Papua untuk WNA di DPR

Surya Perkasa    •    Senin, 22 Jun 2015 17:22 WIB
papua
Menlu Retno Paparkan Visa ke Papua untuk WNA di DPR
Menlu Retno Marsudi di Istana Merdeka Jakarta - MI / PANCA SYURKANI

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengakui, banyak ditanyai soal pembebasan izin masuk ke Papua. Menlu Retno ditanyai seputar pemberian izin visa WNA yang menuju Papua.

"Kami bicara dalam tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing. Dari Kemenlu memang terkait proses pemberian visa kunjungan jurnalis asing dan prosesnya sudah kami jelaskan pada Komisi I," ujar Menlu Retno usai Rapat Tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen senayan, Jakarta, Senin (22/6/2015)

Pemerintah tidak pernah sekalipun menutup peluang masuk warga asing ke Papua. Walau ada beberapa usulan yang ditolak karena masalah administrasi dan keamanan, izin tetap ada yang keluar tiap tahunnya.

"Tidak pernah ada penutupan akses ke Papua bagi wartawan asing, karena data kami menunjukkan begitu," kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda itu.

Pada tahun 2012 ada 11 permintaan jurnalis asing ke Papua, sebanyak lima permohonan disetujui. Pada tahun 2013 total ada 28 permohonan masuk,  21 diantaranya disetujui. Pada tahun 2014 ada 27 usulan masuk, namun 5 diantaranya ditolak.

"Dan 2015 sejauh ini diterima 8 permintaan dan semuanya diizinkan," terang dia.

"Karena itu, tidak benar Papua daerah yang tertutup, dari data itu menunjukkan ada akses. Dan kalau ada penolakan, terkait administrasi dan masalah-masalah lainnya. Yang kami sampaikan itu sesuai dengan tupoksi kami," kata Retno.

Pada hari pers sedunia, Presiden Joko Widodo memberikan "kado" bagi pers asing dengan memberikan izin bebas liputan ke Papua. Namun, kebijakan Jokowi ini dikritik banyak pengamat dan pakar keamanan.

Muncul kekhawatiran, membuka keran masuk ke Papua secara bebas tanpa pengawasan atau syarat ketat dapat menyebabkan politik strategis Indonesia terancam. Salah satunya kekhawatiran Papua "dimasuki" agen asing untuk memecah kedaulatan Indonesia.


(MBM)