Kasus Dwelling Time, Pelindo Anggap Ada Sandiwara di Depan Jokowi

Desi Angriani    •    Senin, 22 Jun 2015 17:33 WIB
dwelling time
Kasus <i>Dwelling Time</i>, Pelindo Anggap Ada Sandiwara di Depan Jokowi
Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino: Foto: Ant/Reno Esnir.

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino menilai ada sandiwara di balik leletnya waktu bongkar-muat kapal (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Saya sudah sampaikan kepada Presiden. Presiden sudah tahu. Kemarin itu kan sandiwara besar saja kan? Kasihan Presiden. Coba sekarang lihat hari ini, ada atau tidak orangnya (di ruang dwelling time). Tidak ada," kata Lino di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Lino menjelaskan, pihaknya sudah mengakomodir percepatan dwelling time hingga 4.7 hari, seperti keinginan Presiden. Namun koordinasi yang buruk membuat proses dwelling time menjadi 5.5 hari, bahkan lebih. 

"Ini kosong semua, coba lihat. Yang ada hanya Kementerian Perdagangan dan Karantina. Fasilitas sudah kita jalankan, saya hanya diminta sediakan ruangan, saya sudah sediakan," tuturnya.

Karena alasan itu, ia menolak menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas leletnya pengurusan bongkar-muat di pelabuhan. Lino melemparkan kesalahan itu kepada delapan kementerian.

Adapun delapan kementerian yang dimaksud Lino adalah Badan Karantina Kementerian Pertanian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Badan Karantina Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

"Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Tapi delapan kementerian itu," kata Lino.

Pekan lalu, Presiden Jokowi berang karena proses bongkar muat di Tanjung Priok tak kunjung membaik. Jokowi mengaku sudah mengantongi nama yang harus bertanggung jawab atas lamanya dwelling time.

Penelusuran dilakukan pascainsiden di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu. "Sudah tahu, nanti tunggu saja yang dipecat segera," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, 18 Juni.


(DOR)