DPR Menilai Peraturan KPU Nomor 7 Inkonstitusional

- 17 Maret 2013 20:58 wib
ANTARA/Ismar Patrizki/ip
ANTARA/Ismar Patrizki/ip

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Komisi Pemilihan Umum telah melawan undang-undang terkait Peraturan KPU (PKPU) No. 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU dinilai telah menambahkan pasal, sehingga PKPU produk KPU yang dirilis baru-baru ini tersebut inkonstitusional.

Menurut Arif Wibowo, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, PKPU itu menyimpang dari UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Beberapa pasal yang bertentangan dengan UU Pemilu itu, di antaranya Pasal 19 huruf i angka 4 PKPU No. 7/2013.

Pasal itu isinya terkait persyaratan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang hendak mencalonkan sebagai anggota DPR atau DPRD untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali melawan perintah UU.

Arif mengatakan UU Pemilu sama sekali tidak mengatur soal surat pernyataan pengunduran diri. Pasal 86 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2013 hanya melarang mengikutsertakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pelaksana kampanye.

"Karena itu KPU telah melampaui wewenang yang diberikan undang-undang dalam menyusun Peraturan KPU tentang pencalonan. Mengingat KPU bukan pembuat UU, maka dengan demikian tidak dapat dibenarkan jika kemudian KPU menyelundupkan norma hukum baru dalam Peraturan KPU," ujarnya.

Kebijakan KPU lainnya yang dinilai ngawur tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b. Pasal itu mengatur soal sanksi penghapusan keterwakilan parpol di dapil apabila tidak melaksanakan ketentuan di antara 3 calon ada 1 (satu) calon perempuan dan tak menyertakan sekurang-kurangnya 30 % balon perempuan dalam suatu dapil.

Menurut Arif, peraturan KPU itu berlebihan dan bertentangan dengan UU No 8 Tahun 2013. UU Pemilu tak mengatur sanksi soal ketentuan 30 % proses keterwakilan perempuan.

Arif menegaskan, jika tetap memaksakan adanya ketentuan tersebut, dirinya menilai KPU melanggar asas legalitas. KPU sesungguhnya bisa memberikan sanksi lain seperti sanski sosial, yaitu partai-partai yang tidak memenuhi ketentuan 30 % caleg perempuan di setiap dapil, diumumkan ke publik.

"Biarlah masyarakat yang memberikan sanksi dan bukan KPU yang memang tidak diberikan kewenangan untuk itu," jelasnya.

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…