KPK Dinilai Perlu Buka Perwakilan di Daerah

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 22 Jun 2015 17:58 WIB
kpksuap
KPK Dinilai Perlu Buka Perwakilan di Daerah
Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tingkat daerah dirasa perlu. Hal ini melihat maraknya korupsi di daerah seperti pada kasus dugaan suap pembahasan APBD Perubahan 2015 di Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

"Ketika saya masih menjadi penasihat KPK, saya sudah ajukan untuk menjajaki pembentukan KPK di provinsi. Karena UU mengatakan, jika dianggap perlu KPK bisa membuka perwakilannya di tingkat provinsi," kata mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015).

Menurut dia, wacana ini kerap mental di DPR. Para wakil rakyat belum mendukung pendirian lembaga antikorupsi di daerah. "Tapi anda tahu DPR tidak pernah mendukungnya, dalam bentuk tidak memberikan anggaran," keluh dia.

Abdullah menjelaskan, kemampuan KPK dalam memantau geliat korupsi di daerah terbatas. Lembaga antikorupsi, jelas dia, hanya mengandalkan laporan masyarakat dalam melihat kasus korupsi di daerah.

Padahal, kata dia, korupsi di daerah cukup masif. "Pertama, daerah yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) besar, APBD nya besar, tapi pembangunannya tidak masif, itu indikatornya, berarti ada korupsi,"  jelas dia.

Kebutuhan KPK di daerah, jelas dia, sudah mendesak untuk saat ini. Hal ini mengingat masih lemahnya pemberantasan korupsi pada tingkatan ini.

"Apalagi misalnya koordinasi dan supervisi belum berjalan dengan optimal terhadap kepolisian dan kejaksaan di tingkat kapolda, kabupaten, maupun provinsi," pungkas dia.

KPK baru saja membongkar suap dalam pembahasan dugaan suap dalam pembahasan APBD Perubahan 2015 di DPRD Muba. Lembaga antikorupsi menangkap tangan anggota DPRD asal PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD asal Gerinda Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba Fasyar.

Mereka terjaring saat sedang transaksi suap di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat 19 Juni pukul 20.43 WIB. Saat penangkapan, penyidik KPK menemukan uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dalam tas merah marun.

KPK kemudian menetapkan keempatnya sebagai tersangka kasus suap pembahasan APBD Perubahan 2015 di DPRD Muba. Lembaga antikorupsi sudah mengantongi dua alat bukti yang cukup untuk menjerat keempatnya.

Bambang dan Adam yang diduga sebagai penerima suap dikenakan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara, Syamsudin dan Fasyar sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Mereka pun kini sudah meringkuk di rumah tahanan.


(YDH)