Pemerintah Target Entaskan 80 Daerah Tertinggal Tahun 2019

Mohammad Adam    •    Senin, 22 Jun 2015 18:25 WIB
desa tertinggal
Pemerintah Target Entaskan 80 Daerah Tertinggal Tahun 2019
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Foto: dokumentasi Kementerian DPDT&T.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar, mengemukakan akan prioritaskan pengentasan minimal  80 daerah yang kategori tertinggal menjadi daerah maju dari 122 daerah pada tahun 2019 nanti. Tak hanya itu, ia pun akan mempercepat pembangunan sebanyak 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa yang dianggap sangat tertinggal.

“Program itu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Targetnya, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24 persen pada tahun 2019. Menurunkan persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14,00 persen serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia  sekira 69,59 persen,” ujar Menteri Desa, Marwan Jafar, Senin (22/6/2015).

Agar rencana besar pemerintah sukses, ia melanjutkan, perlunya dasar-dasar strategi. Antara lain adalah dilakukan pembangunan tanpa terjadinya peningkatan ketimpangan wilayah. Juga perlu memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena membangun ekonomi harus berorientasi  dan berbasis pada sektor dan jenis usaha.

“Yang paling penting juga, yaitu Sumber Daya Manusia yang berkualitas, inovasi, kreatifitas, dan mampu menerapkan teknologi yang tepat.  Setelah itu, barulah mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat,” kata Marwan.
 
Perlu diketahui, konsentrasi daerah tertinggal di Indonesia sebanyak 122 daerah. Yakni,  Sumatera sebanyai 19 Kabupaten, Jawa dan Bali sebanyak 6 kabupaten. Kemudian Kalimantan 12 kabupaten, Sulawesi ada 18 kabupaten, Nusa Tenggara sebanyak 26 kabupaten, Maluku 14 kabupaten, dan terakhir Papua sebanyak 33 kabupaten.

Dengan data tersebut, kata Marwan, kawasan Timur Indonesia terjadi ketimpangan antara wilayah. Sehingga harus segara ada upaya kebijakan mengurangi kesenjangan dengan percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi dan pengembangan kawasan transmigrasi yang lebih mandiri.

Data kondisi umum daerah tertinggal, jumlah pengangguran 5,41 persen dan 7,25 persen rata-rata nasional. Keluarga pengguna listrik PLN sekira 63,9 persen dari 72,4 persen rata-rata nasional. Kemudian sekira 55,58 persen dan 66,55 persen rata-rata nasional adalah desa pengguna air bersih untuk minum dan memasak. Dan desa tidak terjangkau sinyal seluler sebanyak 47,97 persen dari 32,11 persen rata-rata nasional.
 
“Ini bukan pekerjaan mudah. Harus benar-benar punya kesiapan yang matang agar target mengetaskan daerah tertinggal menjadi lebih baik. Minimal daerah tertinggal sudah punya akses dengan kawasan yang perekonomiannya sudah berjalan. Sehingga terjadi pertukaran nilai ekonomi masyarakat,” kata Marwan.
 
Kementerian Desa, menurut Marwan, akan mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat. Kemudian, memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi serta  perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.

“Kami juga akan menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan. Misalnya melalui Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa dan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa,” imbuh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
 
Selain itu, ia menambahkan, perlunya pembangunan SDM, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, dan penataan ruang kawasan perdesaan serta pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
 
“Saya menginginkan adanya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemudian  berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa,” kata Marwan.


(ADM)