Ketua Umum Parpol Dipilih dengan Mufakat, NU Cabang Justru Pilih Voting

Amaluddin    •    Senin, 22 Jun 2015 20:29 WIB
muktamar nahdlatul ulama
Ketua Umum Parpol Dipilih dengan Mufakat, NU Cabang Justru Pilih Voting
Gubernur Soekarwo memantau empat ponpes yang menjadi tuan rumah Muktamar ke-33 NU di Jombang, Metrotvnews.com/ Nurul Hidayat

Metrotvnews.com, Surabaya: Sejumlah partai politik (parpol) meninggalkan sistem pemilihan dengan suara terbanyak atau voting untuk memilih ketua umum baru. Mereka menggunakan sistem satu suara atau penunjukan langsung. Tapi sejumlah pengurus Nahdlatul Ulama di daerah malah ingin menggunakan voting untuk memilih ketua umum, bukan sistem ahlul halli wal aqdi (Ahwa) atau musyawarah mufakat.

"Aneh memang kalau sistem Ahwa yang notabenenya ciri khas NU sendiri malah ditinggalkan. Sementara partai politik (Parpol) malah menggunakan. Lalu apa bedanya NU sama parpol?" ujar Ketua Rois Syuirah PWNU Jatim, KH Miftahul Akhyar, di Surabaya, Senin (22/6/2015).

Dia mencontohkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggunakan sistem satu suara alias sistem Ahwa atau musyawarah mufakat. Dalam Kongres PDIP 2015, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi. Di NU, sistem itu disebut Ahwa dan kini mulai cendrung akan dihilangkan.

"Sistem Ahwa ini sudah dilakukan NU sejak awal NU didirikan. Namun sebelum tahun 1984 dan 1985 beberapakali sestem Ahwa tidak digunakan karena benar-benar krusial, dan itu langsung para ulama yang memintanya lantaran ada sedikit problem. Tetapi kemudian setelah tahun itu sestem Ahwa kembali digunakan dan sampai sekarang," jelasnya.

Menurutnya, banyak pertimbangan kenapa NU tidak ingin menerapkan sestem voting yang notabennya digunakan partai. "Indikasi akan terjadinya politik uang. Kemudian pemimpin yang terpilih, 'AKU' nya itu hanya akan menimbulkan perpecahan," jelasnya.

Pertimbangan lainnya, kata kiai Miftah, dalam AD/ART NU Bab V, Pasal 7 juga menyebutkan pemilihan Rais Aam dilakukan melalui musyarawah mufakat (Ahwa) atau pemilihan suara terbanyak jika tak tercapai kata mufakat. Menurutnya, sistem musyawarah mufakat atau Ahwa sekarang ini telah banyak digunakan oleh partai politik dalam memilih ketua umum yang baru.
 


(RRN)

Surat Novanto Tak akan Pengaruhi Sidang MKD

Surat Novanto Tak akan Pengaruhi Sidang MKD

36 minutes Ago

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad melalui sambungan telepon mengatakan be…

BERITA LAINNYA