Fahri Yakin Presiden Dukung Revisi UU KPK

   •    Selasa, 23 Jun 2015 05:33 WIB
kpk
Fahri Yakin Presiden Dukung Revisi UU KPK
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah--Foto:MTVN/Githa Farahdina

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menolak revisi UU KPK. Sebab kata Fahri, pernyataan Jokowi yang sebelumnya menolak rencana revisi UU KPK karena presiden belum mendapatkan masukan yang utuh tentang apa yang selama ini terjadi di KPK.

"Presiden tidak akan menolak. Karena sekarang Presiden mulai mendapat masukan tentang apa yang selama ini terjadi dengan KPK yang memang harus dievaluasi," kata Fahri di Jakarta Selasa (23/6/2015). Menurut poltikus PKS ini ada yang perlu dibenahi di KPK. "Karena itu saya rasa sekarang Presiden mulai mengerti," tambah Fahri.

Dia pun menegaskan, sampai saat ini pemerintah belum mengirimkan surat resmi penolakan terkait rencana revisi tersebut. Tapi dirinya menegaskan bahwa Menkumham Yasonna Laoly sebagai kepanjangan tangan Presiden sudah menyetujui hal itu.

Revisi UU KPK lanjut Fahri, adalah kepentingan nasional yang di atas kepentingan pihak-pihak yang selama ini menolak. "Kita berpikir ini demi kepentingan nasional," katanya.

Ditanyakan mengenai masalah penyadapan yang menurut Plt Wakil Ketua KPK Indiarto Senodadji akan membuat KPK tidak punya "taji" atau kekuatan, Fahri menjawab bahwa hal itu sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia pun membandingkan kalau lembaga penegak hukum seperti KPK bisa mengambil jalan pintas untuk menangkap koruptor dengan cara menyadap, maka sekalian saja dihidupkan kembali program penembak misterius (petrus).

"Kalau Anda boleh mengambil jalan pintas untuk menangkap korban, maka sekalian saja kita hidupkan petrus. Penyadapan kan dasarnya UU Intelijen lama yang membolehkan operasi intelijen sampai membunuh orang," katanya.

"Ini UU sudah diamandemen empat kali harus dilihat dasarnya UUD amandemen baru dong. Nggak boleh dasar amandemen yang lama," katanya.

Dengan demikian, menurut Fahri, keliru kalau ada yang mengatakan tanpa penyadapan KPK tidak akan efektif.

"Penyadapan itu ampuh, sama dengan petrus bunuh orang di pinggir jalan ampuh. Masa ampuh jadi dasar. Apa itu yang kita mau?," ujar Fahri. (Antara)


(ALB)