KPU Bakal Telusuri Temuan BPK Soal Kerugian Negara Akibat Pemilu

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 23 Jun 2015 07:48 WIB
kpu
KPU Bakal Telusuri Temuan BPK Soal Kerugian Negara Akibat Pemilu
Ketua KPU Husni Kamil Manik (Foto: MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2014 yang menyebutkan ada indikasi kerugian negara lebih dari Rp334 miliar.

Dirinya menjelaskan, dalam temuan tersebut dua poin penting, pertama minta KPU melengkapi laporan yang ada karena dianggap belum cukup. Kemudian poin kedua untuk mempertanggungjawabkan sesuai proporsi masing-masing. Sehingga jika nantinya berujung pada tindak pidana berarti melibatkan orang per orang, bukan lembaga. 

"Pemeriksaan itu setiap entitas ada catatannya, nah kalau dia sudah ada catatan seperti itu kan KPU diberi kesempatan menelusuri, dan kami telusuri di mana," kata Husni ditemui di kawasan Perumahan Widya Chandra, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2015) malam.

Husni mengatakan, terhadap temuan tersebut KPU bakal memeriksa kembali catatan keuangan yang dianggap tidak sinkron sehingga terindikasi merugikan negara. Menurut dia masih ada celah untuk KPU mempertanggungjawabkan, sebelum berujung pada penegakan hukum.

"Ini terus dilakukan dari sejak kami terima januari. PDTT itu kan sekali lima tahun sekali," tuturnya.

Ia mengakui, jika yang menjadi kekhawatiran yakni terkait pengelolaan anggaran, menurutnya tidak ada yang signifikan, semua dikelola layaknya lembaga-lembaga lain. Lebih lanjut, dirinya menegaskan jika ada indikasi dalam temuan BPK terkait anggaran pilkada, itu semua sudah dicairkan.

"Semua sudah cair. kalau belum cair pasti teriak dia. Cuma ada yang 100 persen, ada juga yang belum, mengikuti tahapan seperti Waropen, bupatinya bilang akan dicairkan awal pekan ini, kemudian bertahap lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota I BPK, Agunh Firman Sampurna menyampaikan ikhtisar laporan BPK soal audit KPU pada jajaran DPR yakni Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman, dan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin.

"Dari pemeriksaan ditemukan ketidakpatuhan ketentuan perundang-undangan dengan jumlah signifikan. Totalnya sebesar Rp334.127.902.611,93," sebut Taufik.


(ALB)

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

KPK Hormati Putusan Sela Praperadilan Novanto

1 day Ago

KPK akan tetap menghadapi proses persidangan selanjutnya yang masuk dalam tahap pembuktian.

BERITA LAINNYA