Menperin: Barang Impor Ilegal Buat PHK Merajalela

Husen Miftahudin    •    Selasa, 23 Jun 2015 08:17 WIB
impor
Menperin: Barang Impor Ilegal Buat PHK Merajalela
Menperin Saleh Husin bersama Anggota Komisi 6 DPR RI Aria Bima (kiri) dan didampingi Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat (kanan), memaparkan penyelamatan industri di Tanah Air terutama terhadap neraca perdagangan nonmigas dan PHK massal. FOTO: dokumentasi Ke

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan peredaran barang impor ilegal di pasar dalam negeri membuat industri padat karya terus terpuruk. Pasalnya, harga yang lebih murah meski tanpa jaminan kualitas membuat konsumen memilih produk-produk impor ilegal.

"Yang paling kentara adalah impor pakaian bekas. Meski dilarang tetapi tetap masuk ke Indonesia dan ini memukul industri tekstil kita dan turut menyebabkan pemutusan hubungan kerja, PHK," ujar Saleh seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Saleh menjelaskan, kualitas produk ilegal dengan usia pakai yang pendek jelas merugikan konsumen karena langsung menjadi limbah. Selain itu, produk impor ilegal juga tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berimbas pada pelemahan industri lokal.

Pemerintah sebenarnya sudah melarang peredaran impor pakaian bekas dengan mengeluarkan Menperindag Nomor 642/MPP/Kep/9/2002 dan Undang Undang Nomor 7 tahun 2014, namun perdagangan pakaian bekas tetap saja marak. Maka itu, menurut Saleh, harus ada penegakan hukum agar ada tindakan tegas terkait perdagangan impor pakaian bekas.

"Masuknya barang ilegal sudah terlalu mencolok untuk disangkal. Bukan lagi dalam kemasan seadanya tetapi menggunakan peti kemas. Artinya, harus ada penegakan hukum," tegas Saleh.

Penyebab lain PHK, lanjut dia, adalah karena adanya penurunan penyerapan pasar luar negeri dan masuknya barang impor sejenis yang memiliki harga yang lebih kompetetif. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat akibat perlambatan perekonomian nasional juga menyumbang besar industri dalam negeri melakukan PHK.

"Daya saing industri tergerus karena biaya energi mencekik yaitu listrik dan gas. Penurunan harga gas jadi kunci utama menyelamatkan industri dan lapangan kerja," papar dia.

Dalam jangka pendek, imbuh Saleh, penyelamatan industri dilakukan dengan mempercepat realisasi fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dan mempercepat realisasi program restrukturasi permesinan industri tekstil dan alas kaki.

"Sementara secara jangka panjang, dilakukan melalui pemberian stimulus fiskal dan pemberian kredit," pungkas Saleh.


(AHL)