Ingin Ikut Pilkada, Golkar Harus Daftar Kepengurusan Baru ke Kemenkumham

Achmad Zulfikar Fazli    •    Selasa, 23 Jun 2015 09:33 WIB
golkar
Ingin Ikut Pilkada, Golkar Harus Daftar Kepengurusan Baru ke Kemenkumham
Ketua KPU Husni Kamil Manik--Antara/Wahyu Putro

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono telah menemui kata sepakat untuk islah terbatas demi berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015. Namun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai islah tersebut belum cukup. Golkar harus segera mendaftarkan kembali kepengurusan yang baru ke Kementerian Hukum dan HAM jika ingin ikut dalam Pilkada 2015.

Sebab, KPU akan berpedoman pada perundang-undangan dalam proses pencalonan. Dalam hal ini, KPU hanya mengakui kepengurusan partai politik yang terdaftar di Kemenkumham dalam proses pencalonan.

"Sikap KPU seperti PKPU (peraturan komisi pemilihan umum) nomor 9 tahun 2014. Jadi dan itu akan berlaku pencalonan. Tidak semua yang kita pikirkan sekarang berlaku di masa yang akan datang," kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di Komplek Widya Chandra, Senin (22/6/2015) malam.

Oleh karena itu, jika telah terjalin proses islah, Husni menghimbau agar dapat mendaftarkan kembali kepengurusannya. Sehingga, Kemenkumham dapat kembali mengeluarkan Surat Keputusan Menkumham terkait kepengurusan Golkar yang sah.

"Apa pun dia, inkracht atau islah, apakah berbeda dengan SK yang ada sekarang maka harus didaftarkan kembali ke Kumham dan Kumham menerbitkan SK baru. apabila berbeda," jelas dia.

Ia pun enggan menjawab terkait kepengurusan Partai Golkar yang sah saat ini, apakah kepengurusan hasil Munas Riau atau hasil Munas Ancol. Sebab, masing-masing kubu masih bersikeras mengakui Munas Riau dan Munas Ancol adalah yang sah. "Tanya Kumham lah. Masak Kumham yang punya kerja saya yang menjelaskan, ya tanya Kumham," pungkas dia.

Ia pun menegaskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) tak bisa menjadikan dasar kepengurusan Partai Golkar yang sah, tanpa adanya persetujuan atau pengesahan dari Menkumham.

"Apa pun dia, dari jalur inkracht atau islah kalau itu beda dengan SK Kumham yang sekarang maka didaftarkan lagi ke Kumham dan SK baru," tandas dia.


(YDH)